CIBINONG – RADAR BOGOR, Stok unit rapid test yang dimiliki Pemerintah Kabupaten (pemkab) Bogor, makin menipis.
Oleh karenanya, pemkab bakal kembali mengajukan penambahan stok melalui APBD Perubahan.
Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Bogor, Syarifah Sopiah menjelaskan, pihaknya sempat fokus melakukan rapid test di beberapa pasar Kabupaten Bogor. Kebutuhan rapid test juga semakin banyak lantaran angka kasus positif meningkat.
“Sekarang rapid juga persediaan kami menipis. Sekarang lagi mengajukan permohonan dulu di APBD Perubahan (untuk menambah stok selama masa pandemi),” bebernya kepada Radar Bogor, kemarin.
Perempuan yang akrab disapa Ipah itu berharap, agar pengusulan bisa disetujui oleh DPRD Kabupaten Bogor.
Pemkab Bogor juga terus mengupayakan bantuan dari provinsi Jawa Barat maupun pemerintah pusat.
Seperti dalam tes massal sebelumnya di beberapa pasar, pemkab Bogor mendapatkan bantuan dari Badan Intelijen Negara (BIN).
“Harus disetujui (pengusulan di APBD Perubahan). Karena kan kita juga tidak tahu kondisi Covid-19 sampai mana,” tutur perempuan yang juga Kepala Bappeda Litbang itu.
Ipah menyontohkan, rapid test yang dilaksanakan di kawasan Puncak sebelumnya merupakan bantuan dari gugus tugas provinsi Jabar.
Jika akan kembali dilakukan rapid test, tentu mereka butuh sumber daya serupa. Apalagi, membeludaknya kawasan wisata Puncak selama beberapa akhir pekan menjadi salah satu potensi penularan wabah yang cukup riskan.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Agus Salim menganggap, kebutuhan selama pandemi Covid-19 memang sangat mendesak.
Meski begitu, belum ada pengajuan dari pemkab sebagai eksekutif untuk rencana tambahan anggaran tersebut.
Pihaknya masih menunggu, lantaran butuh waktu untuk membahas dana yang akan dipakai menangani berbagai masalah sosial maupun kesehatan itu.
“Ketika nanti ada pengajuan baru terkait dengan apa yang dialokasikan untuk Covid-19, maka kita harus cek dulu yang sudah terlaksana. Baik itu terkait kesehatan, maupun dampak sosial dan ekonominya. Berapa yang sudah terserap, kita cek dulu. Iya setidaknya, ada pertanggungjawaban untuk penentuan tambahan anggaran,” terangnya. (mam)