Menurut dia, daftar calon penerima bantuan yang disampaikan BPJS Ketenagakerjaan kepada menteri melampirkan berita acara.
Selain itu, melampirkan surat mengenai kebenaran atau kesesuaian yang telah diverifikasi dan divalidasi sesuai persyaratan yang telah ditentukan.
Ida menambahkan setelah itu kuasa pengguna anggaran (KPA) menetapkan penerima bantuan berdasar daftar calon penerima bantuan. Mantan ketua Komisi VIII DPR ini menyatakan KPA menyampaikan surat perintah membayar langsung kepada Kantor Pelayanan Perbendahargaan Negara (KPPN).
“Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menyalurkan bantuan pemerintah kepada bank penyalur,” ungkap mantan ketua Fraksi PKB di DPR itu.
Dia menambahkan proses penyaluran bantuan pemerintah oleh bank penyalur dilakukan dengan pemindahbukuan dana dari bank penyalur kepada rekening penerima bantuan pemerintah dan dilakukan secara bertahap.
Direktur Utama (Dirut) BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto pada Selasa (24/8), telah menyerahkan 2,5 juta data calon penerima bantuan kepadanya.
