BOGOR-RADAR BOGOR, Sejak proses seleksi Sekda Kota (Sekdakot) Bogor dibuka 29 Juli lalu, hingga kini baru dua orang yang mendaftar untuk jabatan tinggi pratama di Kota Bogor itu.
Padahal, ada 11 nama pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang memenuhi persyaratan baik usia, dan sudah dua kali menjabat pada jabatan eselon II yang berbeda.
Kabid Formasi Data dan Kepangkatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Elyis Sontikasyah, mengatakan, berdasarkan data pada sistem open bidding sudah ada dua yang sudah mendaftar.
Rincianya satu orang yang mendaftar sudah membuka akun, sedangkan satu orang lainnya baru memasukkan berkas secara online. “Semuanya berasal dari internal Pemerintah Kota Bogor,” ucap Elyis.
Menurutnya, beberapa orang lainnya baru melakukan konsultasi sehingga belum tercatat dalam pendaftaran. Namun dirinya terus memantau ketika ada pendaftar baru karena saat ini prosesnya dapat dilakukan secara daring.
Sementara itu, Sekdakot Bogor, Ade Sarip mengatakan, untuk mendukung keberlanjutan Pemkot Bogor, dirinya akan memanggil 11 ASN eselon dua yang ada di Kota Bogor untuk segera mendaftar pada proses seleksi Sekda Kota (Sekdakot) Bogor.
“Kalau memang diperlukan akan saya panggil (pejabat eselon II). Saya kan sebagai seniornya, kakaknya, ya mau lah ngobrol untuk membahas ini,” kata Ade, Kamis (13/8).
Ade mengaku sudah ada beberapa ASN senior yang meminta saran kepada dirinya, Ade berharap, semua ASN senior ini mau mengikuti open bidding yang dibuka oleh Pemkot Bogor.
Ia juga menegaskan, ingin menguji keseriusan pejabat eselon II yang memenuhi persyaratan untuk mendaftar sebagai pengetahuan dasar ketika melakukan persentasi.
Karena minimal mereka memerlukan pemahaman regulasi dan harus memiliki mimpi kedepan untuk Pemkot Bogor yang lebih baik lagi.
“Kenapa yang lain tidak bisa mendaftar, karena mereka tidak memenuhi persyaratan, tetapi yang memenuhi persyaratan ayo lah ikut (daftar),” imbuhnya.
Ade menambahkan, untuk memiliki mimpi sebenarnya tak harus menunggu menjadi Sekda tetapi ketika menjadi pimpinan tentunya harus sudah merancang inovasi-inovasi yang harus dilakukan.
Kalau Kota Bogor ingin menjadi ramah keluarga, kira-kira dari sektor apa yang harus mulai ditata dan dikerjakan.
“Jadi menurut saya bukan cerita kalau dia harus ikut jadi Sekda, tapi sebagai kecintaan terhadap Kota Bogor terhadap Pemerintahan Kota Bogor, wajib mereka ikut,” ucapnya.
Ade juga merinci siapa saja pejabat eselon II yang sudah memenuhi persyaratan yakni Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Hanafi, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Denny Mulyadi, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Eko Prabowo.
Selain itu, Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Firdaus, Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat ( Asperbangkesra) Setdakot Bogor, Dody Achdiat, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bogor dijabat Irwan Riyanto.
Ade menambahkan, Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga (Kadispora) juga masih masuk dalam pejabat tinggi pratama yang dapat mendaftar pada open bidding.
Ade mengatakan, ada juga Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Daldul KB), Rakhmawati, Sekretaris Dewan DPRD Kota Bogor, Boris Darurasman, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bogor Anas Rasmana.
“Terakhir pejabat Kota Bogor yang masih masuk baik dari sisi usia pendaftaran dan persyaratan yakni Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan, Agung Prihanto,” kata Ade.
Sedangkan ada beberapa pejabat lainnya yang tak masuk pendaftaran lantaran melewati usia 56 tahun pada saat pelantikan pada 1 Oktober 2020.
“Ada beberapa memang yang tak bisa seperti Pak Syahlan yang kini sebagai staf Ahli, bu Erna, dan pak Taufik BKSDM. Untuk pak Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor Fahrudin karena baru menjabat pada satu jabatan saja,” tutupnya.(ded)