25 radar bogor

DEEP : Penahanan RY Pengaruhi Pemerintahan Kabupaten Bogor

Yusfitriadi
Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Yusfitriadi

 

pelanggaran pilkades
Direktur DEEP, Yusfitriadi (kiri)

BOGOR – RADAR BOGOR, Penahanan mantan Bupati Bogor, Rachmat Yasin (RY) untuk kedua kalinya oleh KPK menjadi perhatian berbagai pihak. Direktur Democracy Electoral Empowerment Partnership (DEEP), Yusfitriadi mengungkapkan, penahanan RY untuk kedua kalinya merupakan catatan dan preseden yang akan mempengaruhi tatanan masyarakat di Kabupaten Bogor.

Tidak hanya tatanan masyarakat, kata dia, tapi juga pemerintahan di Kabupaten Bogor. Menurut dia, pengaruh terhadap tatanan sosial diantaranya adalah stigma negatif terhadap pemerintahan Kabupaten Bogor saat ini.

Hal itu, sambung dia, tidak lepas dari Ade Yasin yang merupakan adik kandung RY yang sedang memimpin Kabupaten Bogor. “Tentu secara psikologis masyarakat akan mempunyai stigma negatif. Walaupun tentu saja seharusnya masyarakat obyektif dan proporsional dalam mengaitkan RY dengan Ade Yasin dalam penahanan tersebut,” paparnya kepada Radar Bogor.

Ia menambahkan, pengaruh terhadap tata kelola pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif. Terutama, secara psikologis bupati yang sedang memimpin, begitupun terhadap SKPD-SKPD dan ASN yang ada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bogor akan menjadikan paranoid dalam menata kelola pemerintahan.

Selain itu, Yus menegaskan, akan berimplikasi pada soliditas SKPD dan ASN dalan kinerjanya untuk pemerintahan Kabupaten Bogor. Ia memprediksi, peta kekuatan politik juga akan terdampak dari penahanan kedua RY tersebut.

“Seperti yang sudah dipahami, RY merupakan tokoh kunci dan berpengaruh khususnya di Kabupaten Bogor, tentu saja pengaruhnya sampai pada dinamika dan dialektika di parlemen,” papar pengamat politik nasional itu.

Ia menilai, dengan penahanan RY yang kedua kalinya maka kekuatan semakin terdistribusi pada beberapa kekuatan parpol. Ditambah lagi, PPP yang merupakan partai RY dan bupati, tidak signifikan di parlemen.

“Terlebih dalam waktu dua tahun ke depan, tepatnya 2023, Kabupaten Bogor akan menggelar Pilkada, sehingga tentu saja, dengan kekuatan politik yang terdistribusi, akan sangat menarik dinamikanya,” tuturnya. (*/mam)