25 radar bogor

Bagi-bagi Kuota Internet ala Anggota Dewan di Bogor, Ini Videonya ..

PEDULI : Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Safrudin Bima (kiri) berdialog dengan warga sekaligus membagikan kuota internet untuk siswa tak mampu.

BOGOR – RADAR BOGOR, Pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang diterapkan di masa pandemi ini, masih menjadi keluhan sebagian masyarakat. Faktor ekonomi membuat orang tua siswa kesulitan membeli kuota.

Melihat fenomena itu, Ketua Komisi I DPRD Safrudin Bima tersentuh untuk ikut meringankan beban tersebut.

Menangkap banyaknya keluhan terkait beratnya pembelian kuota untuk kelancaran anak dalam belajar daring atau di rumah, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, Safrudin Bima, turun langsung menyentuh masyarakat dengan membagikan kuota gratis.

Meski tidak dapat memberikan bantuan kepada banyak warga, pria yang akrab disapa SB ini berharap, kegiatan belajar melalui daring bisa dilakukan.

“Kalau kita gagal mengatasi ini, maka kita akan kehilangan satu generasi dan itu jangan sampai terjadi,” kata SB, Selasa (11/8).

Sebagai Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, SB mengaku sudah mendorong Diskominfo untuk melakukan pengadaan Wifi di setiap kelurahan yang ada di Kota Bogor.

Sebab jika melihat keadaan sekarang, menurut SB kebutuhan kuota internet bukan lagi menjadi kebutuhan sampingan, tapi sudah menjadi kebutuhan pokok.

https://youtu.be/xVgbNyjOXiE

“Makanya saya dengan segala keterbatasan, sebelum itu semua terealisasi maka saya akan sentuh satu persatu masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi agar tetap bisa belajar,” jelas SB.

Menyusuri Kelurahan Tanah Sareal, SB mengaku mendapati banyak aduan soal beratnya membeli kuota bagi orang tua murid yang tingkat ekonominya berada di bawah rata-rata.

Maka dari itu, ia mengusulkan kepada Pemerintah Kota Bogor untuk mendekatkan proses pembelajaran ke hadapan rumah warga. Misalkan dengan menggunakan posyandu, musola atau fasilitas umum di lingkungan masing-masing dengan pertemuan terbatas.

Guru bisa dihadirkan kepada warga yang membentuk kelompok belajar dan bisa dipantau dengan protokol kesehatan.

“Itu menurut saya harus dilakukan. Sebab PJJ ini tidak mampu menerjemahkan tentang pesan pendidikan secara kuat. Ada item pendidikan yang tidak kuat dalam virtual,” pungkasnya. (*/c)