Pihaknya kemudian bekerja sama dengan BPJamsostek untuk menyisir data para karyawan tersebut. Hasilnya, didapati 13,8 juta karyawan dengan nilai iuran di bawah Rp150 ribu.
Artinya, pendapatan mereka di bawah Rp 5 juta per bulan. ’’Sebagian besar di antara mereka berpendapatan Rp2 juta sampai Rp3 juta per bulan,’’ tuturnya.
Dia memastikan, tidak ada di antara 13,8 juta karyawan itu yang berstatus PNS ataupun karyawan BUMN. Sebab, tidak ada instansi pemerintah maupun BUMN yang sampai memotong gaji para karyawannya.
Bantuan sebesar Rp 600 ribu per bulan itu akan diberikan secara tunai dalam dua tahap. Tahap pertama diberikan di kuartal III atau September mendatang. Kemudian, tahap kedua di kuartal IV. Bisa November atau Desember. Semuanya langsung masuk ke rekening tenaga kerja masing-masing.
Satgas bersama BPJamsostek dalam dua pekan ke depan mengumpulkan dan memverifikasi nomor rekening setiap pekerja. Itu dilakukan untuk kepentingan pencairan dana karena akan langsung ditransfer via rekening. Tidak melalui perusahaan masing-masing.
Budi memastikan, data 13,8 juta tenaga kerja itu lengkap dan valid. Sebab, besaran iuran bulanan mereka tercatat dengan baik di BPJamsostek.
Dengan demikian, nama pekerja, perusahaan tempat bekerja, dan masa kerjanya terdata dengan baik. Selama karyawan itu membayar iuran BPJamsostek di bawah Rp 150 ribu per bulan, dipastikan pekerja tersebut akan mendapat bantuan.
