JAKARTA-RADAR BOGOR, Pemerintah melalui Kementerian Sosial kembali menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) periode II (tahap 4) melalui PT Pos Indonesia (Persero). Program BST ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak pandemi yang belum berakhir.
Menteri Sosial Juliari P. Batubara mengatakan, penyaluran BST ditujukan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari selama pandemi.
“Bantuan ini sebagai jaring pengaman sosial untuk mengurangi beban ekonomi akibat dampak pandemi yang masih berlangsung,” kata Juliari saat launching dimulainya penyaluran BPT periode II (tahap 4) di Kantor Pos Cikutra, Rabu (5/8/2020).
Menteri Sosial juga mengapresiasi kinerja Pos Indonesia atas penyaluran BST pada tahap sebelumnya yang berjalan dengan baik dan lancar. Untuk diketahui, penyaluran BST periode I telah selesai Juli lalu.
“Dengan dukungan pemerintah daerah, aparat keamanan setempat dan koordinasi yang baik seluruh stakeholder, diharapkan proses penyaluran bantuan tahap lanjutan ini dapat berjalan dengan baik, lancar, dan aman,” katanya melalui keterangan tertulis.
Saat melakukan peninjauan di loket pembayaran BST, Juliari berpesan agar proses pendistribusian bantuan harus sesuai dengan protokol kesehatan dengan tetap menjaga jarak dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Secara nasional, Pos Indonesia akan mendistribusikan BST ini kepada 8,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Uang bantuan yang diberikan kepada setiap KPM sebesar Rp 300 ribu per bulan. “Pos Indonesia sendiri optimistis penyaluran BST tahap lanjutan ini dapat berjalan dengan baik dan tuntas sesuai target yang telah ditetapkan Pemerintah,” kata Direktur Jaringan dan Layanan Keuangan Pos Indonesia Ihwan Sutardiyanta.
Dia menambahkan, Pos Indonesia akan terus mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, memperbanyak titik layanan, memperpanjang jam layanan. Selain itu juga memperluas kerja sama dengan komunitas di daerah.
Selain itu lanjut Ihwan, Pos Indonesia didukung dengan teknologi yang andal. Sehingga pelaksanaan penyerahan BST dapat dilaporkan kepada pemerintah secara faktual dan transparan. (jpg)