BOGOR-RADAR BOGOR, Pemerintah kota (pemkot) mematangkan skema pemasangan pemancar internet atau Wi-Fi untuk membantu warga, khususnya dalam melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Kebijakan itu diambil Pemkot Bogor, mengingat tak semua warga mampu memenuhi kuota jaringan internet.
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengaku banyak menerima keluhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kuota. Apalagi, di tengah pandemi Covid-19 banyak warga yang terdampak secara ekonomi.
“Kita akan kerja sama agar keluarga yang punya persoalan akses internet dipecahkan masalahnya,” kata Bima, Kamis (6/8/2020).
Saat ini, Bima mengaku meminta Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Persandian (Diskominfostandi) Kota Bogor untuk menyiapkan kebutuhan dan pengadaan secara teknisnya.
Bima menyebut, Wi-Fi itu dapat menambal kekurangan yang belum dilakukan pemerintah pusat.
“Kita akan lakukan apa yang belum pusat lakukan, yaitu memastikan infrastruktur IT (information technology) cukup di Kota Bogor,” katanya.
Kepala Diskominfostandi Kota Bogor Rahmat Hidayat menjelaskan, sedang menghitung kebutuhan masyarakat terhadap akses internet.
Rahmat mengatakan, terdapat dua skema yang disiapkan Pemkot Bogor untuk pemasangan Wi- Fi tersebut.
Skema pertama, kata Rahmat, memasang Wi-Fi di 68 kelurahan yang ada di Kota Bogor. Namun, Rahmat menilai, skema tersebut bakal tak berjalan efektif.
“Kalo per kelurahan anggaran lebih murah, cuman secara social distancing dan jarak tempuh anak sekolah kan jauh dan malah berkerumun,” ucap Rahmat.
Skema kedua, yakni memasang Wi-Fi di setiap RW. Meskipun biaya bakal lebih mahal dibanding hanya memasang di kelurahan, tetapi pemasangan Wi-Fi di setiap RW akan lebih efektif.
“Kalo RW kan lebih tersebar. 797 RW kita hitung anggarannya, termasuk juga infrastrukturnya. Kita sudah rapatkan dengan teman-teman,” jelasnya.
Rahmat mengungkapkan, Wi-Fi tersebut juga dapat dipergunakan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk memasarkan produknya secara digital. Demikian, pemulihan dan kebangkitan ekonomi di Kota Bogor juga dapat dipercepat.
“Kalo sudah ada Wi-Fi kan pemanfaatannya bisa untuk ekonomi dan pendidikan. Misalnya ada produk A, B, atau C di wilayah itu bisa dipasarkan secara online,” katanya.
Rahmat menjelaskan, pihaknya juga berkoordinasi dengan penyedia jaringan yang ada di Kota Bogor. Sehingga, saat dilakukan pemasangan, Wi-Fi akan disesuaikan dengan infrastruktur jaringan yang ada di masing-masing kelurahan.
“Kita akan kerja sama dengan operator atau penyedia jaringan yang sudah ada. Karena kalo kita bangun sendiri kan terpusat, anggaran besar, dan proses pengadaannya lebih lama,” jelasnya.
Lebih lanjut, Rahmat mengatakan, Wi-Fi direncanakan dipasang di tempat umum seperti posyandu maupun balai RW yang memiliki kapasitas 20 Megabit per second (Mbps).
Jumlah itu, diharapkan dapat dipergunakan sekitar 40 pengguna dalam sehari di setiap RW.
Sementara, mengenai biaya pemasangan, Rahmat menaksir, Pemkot Bogor harus menyiapkan sekitar Rp1,5 miliar. Biaya itu, dipergunakan untuk membayar tagihan Wi-Fi selama empat bulan pada 797 RW.
“Kalo masang di rumah itu kan sekitar Rp500 ribu (per bulan) ya. Anggap satu RW Rp500 per bulan. Tinggal dikalikan saja selama kurang lebih 4 bulan,” jelasnya.
Meskipun demikian, Rahmat mengatakan, rincian itu masih tahap kajian. Dia berharap, Wi-Fi itu dapat segera direalisasikan melalui anggaran biaya tidak terduga (BTT) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2020.
“Harapannya September sudah bisa running. Kalo pake BTT lebih cepat dan pemasangan bisa Agustus ini. Sehingga September udah bisa dipergunakan,” jelas Rahmat. (ded/c)