RADAR BOGOR-Total kasus positif covid-19 di Indonesia telah mencapai 100.303 orang. Pakar Epidemiologi Universitas Mada (UGM) Bayu Satria memandang bahwa peningkatan kasus positif covid-19 hingga seratus ribu ini sudah diprediksi sebelumnya.
Sementara Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai kondisi pandemi corona di RI mendekati level berbahaya. (28/7).
Namun, belum ada perubahan tindakan signifikan dari pemerintah mengatasi tren melonjaknya kasus positif corona tersebut.
Bahkan kondisi ini oleh para ahli epidemiologi telah mengingatkan serta memberikan peringatan, pertimbangan kepada pemerintah agar tidak terlalu cepat membuka pembatasan. Kalau pun dalam membuka kantor harus dengan pertimbangan matang dan assesment yang detail.
Akan tetapi, pemerintah tidak menanggapinya, malah membuka perkantoran tanpa aturan yang jelas dan tegas.
Hasilnya terlihat saat ini muncul klaster baru di perkantoran, apalagi dimulai dari mobilitas pergerakan orang yang semakin bebas tanpa mengindahkan protokol kesehatan.
Apalagi bisa saja nanti akan muncul kluster baru saat sekolah ikut dibuka. Pemerintah harus dengan cermat mempertimbangkan segala risikonya, apalagi minimnya pengelolaan pemerintah.
Kasus konfirmasi positif corona juga terjadi kepada pelaku perjalanan. Disebabkan tidak ada perubahan cara penanganan pemerintah untuk pelaku perjalanan.
Melihat tren saat ini, dengan minimnya tindakan pemerintah menanggulangi, maka kasus positif corona akan masih ada peningkatan. Ini artinya kondisi yang sudah sangat mengkhawatirkan dan berbahaya bagi kesehatan dan nyawa masyarakat.
Maka dari itu seyogianya berharap agar pemerintah segera mengambil langkah preventif. Pemerintah harus meningkatkan kapasitas swab test, meninjau ulang cara isolasi dan meningkatkan tracing kasus.
Khusus untuk isolasi, jika ada kegagalan saat dilakukan isolasi mandiri karena kurangnya dan lemahnya pengawasan. Disarankan pada pemerintah agar ada satu tempat khusus yang bisa digunakan untuk isolasi mandiri dengan pengawasan ketat.
Pun sebaiknya setiap daerah punya tempat isolasi terpusat agar memudahkan dalam pengawasan. Penanganan kasus corona juga dari pemerintah harus satu komando.
Kemudian pemerintah juga bisa melakukan tes PCR secara massal, bukan rapid test. Dengan metode pool test bisa berlipat ganda produktivitasnya, bisa diterapkan secara nasional.
Pemerintah harus lebih masif melacak warga yang kontak langsung dengan pasien suspek. Pemerintah juga bisa menggunakan bantuan teknologi untuk mengetahui perpindahan orang.
Pemerintah mesti bertanggung jawab, mesti lebih banyak turun dan mengajak masyarakat untuk taat protokol kesehatan dan memberi sanksi yang tegas.
Fasilitas kesehatan mesti segera disiapkan dengan menggunakan kantor lembaga negara yang tidak digunakan selama pandemi untuk dijadikan RS darurat.
Kondisi sekarang pun sudah gawat, maka pemerintah mesti serius dan maksimal dalam pengurusan rakyat agar terbebas dari corona. (*)
Nelly, M.Pd
Palangka Raya, Kalteng