’’Hal ini sudah kita bahas dan sedang kita matangkan dengan sejumlah instansi terkait,” ucapnya.
Rahmat mengaku, belum bisa memberikan gambaran secara rinci kaitan teknis penerapan kebijakan ini. Hal tersebut lantaran masih dalam proses pematangan lintas sektoral.
’’Kita belum bisa bicara banyak. Kita harus kaji dulu, apakah bisa menggunakan BTT atau menunggu di anggaran perubahan. Kita juga masih matangkan, apakah Wifi publik ini akan dipasang di kantor kelurahan, di balai warga atau seperti apa,” tukasnya.(dka/c)
