BOGOR–RADAR BOGOR, Selama proses kegitan belajar mengajar masih dilakukan secara daring atau online, kebutuhan sarana pendukungnya juga harus terpikirkan.
Contohnya masalah jaringan, tak sedikit para orang tua siswa yang harus merogoh kocek lebih untuk kebutuhan internet.
Meski begitu, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim berencana menyediakan sarana Wifi publik di 68 kelurahan yang ada di Kota Bogor.
Hal tersebut dilakukan untuk mengatasi keluhan masyarakat selama ini, sebagai dampak dari pemberlakuan pembe lajaran daring.
Wacana pemasangan Wifi tersebut saat ini tengah dalam pembahasan. Bahkan, sejumlah instansi terkait tengah merumuskan untuk pola pemasangannya.
’’Pastinya ini sedang kita matangkan untuk konsepnya. Apakah nanti dipasang di setiap kantor kelurahan atau di balai warga,” aku Dedie.
Tak hanya diperuntukkan bagi para pelajar, Wifi publik tersebut nantinya bisa digunakan bagi masyarakat. Khususnya untuk mereka yang berkecimpung di dunia usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
’’Nanti bisa juga dimanfaatkan untuk para UMKM yang sedang fokus berjualan secara online,” singkatnya.
Disinggung soal anggaran, Dedie mengaku bahwa belum bisa memastikan apakah anggaran pemasangan Wifi publik ini bakal diambil dari pos anggaran belanja tidak terduga (BTT) atau dari pos anggaran lainnya.
’’Anggarannya masih kita rumuskan, apakah pakai BTT atau kita ambil dari pos anggaran lain. Kita tunggu saja hasil kajiannya nanti seperti apa,” tukasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Persandian (Diskominfostandi)
Kota Bogor, Rahmat Hidayat mengaku bahwa sempat membahas wacana ini. Bahkan pihaknya juga sudah siap jika memang kebijakan ini bakal diterapkan dalam waktu dekat.
’’Hal ini sudah kita bahas dan sedang kita matangkan dengan sejumlah instansi terkait,” ucapnya.
Rahmat mengaku, belum bisa memberikan gambaran secara rinci kaitan teknis penerapan kebijakan ini. Hal tersebut lantaran masih dalam proses pematangan lintas sektoral.
’’Kita belum bisa bicara banyak. Kita harus kaji dulu, apakah bisa menggunakan BTT atau menunggu di anggaran perubahan. Kita juga masih matangkan, apakah Wifi publik ini akan dipasang di kantor kelurahan, di balai warga atau seperti apa,” tukasnya.(dka/c)