25 radar bogor

Mayoritas Komisi X DPR Desak Menteri Nadiem Tunda POP

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim diminta untuk memberikan penjelasan ihwal pembayaran SPP via GoPay itu. Jangan sampai muncul persepsi yang macam-macam. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim diminta untuk memberikan penjelasan ihwal pembayaran SPP via GoPay itu. Jangan sampai muncul persepsi yang macam-macam. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.

JAKARTA-RADAR BOGOR, Anggota Komisi X DPR Sakinah Aljufri mengatakan, mayoritas anggota yang membidangi pendidikan, meminta agar Program Organisasi Penggerak (POP) ditunda dulu dan dilakukan evaluasi.

Hal itu setelah Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) dan yang terbaru Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), menyatakan mundur dari program garapan menteri Nadiem Makarim itu.

“Dinamikanya saat ini, mayoritas anggota Komisi X minta agar program ini ditunda dulu, sambil dilakukan evaluasi,” ujar Sakinah kepada wartawan, Selasa (28/7/2020).

Soal keterlibatan dua lembaga yakni Tanoto Foundation dan Sampoerna Foundation, di organisasi penggerak untuk kategori gajah, menurut Sakinah, hal itu tidak pernah dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari Komisi X yang membidangi pendidikan.

Walaupun dalam hal seleksi dan rekrutmen organisasi yang diajak terlibat dalam program POP tersebut, secara teknis berada di Kemendikbud namun DPR tidak pernah dilibatkan.

Menurut Sakinah, setelah masa reses selesai, komisinya akan langsung melakukan rapat dengan pihak Kemendikbud, agendanya mengevaluasi kembali program POP.