BOGOR-RADAR BOGOR, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bakal melakukan kembali refocusing anggaran percepatan penanggulangan Covid-19.
Alhasil, beberapa dinas harus mengalihkan anggarannya untuk penanganan virus corona di Kota Bogor.
Salah satunya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) khususnya program Sekolah Ibu (SI).
Kepala DPMPPA Kota Bogor, Iceu Pujiati menjelaskan, karena masa pandemi Covid-19, seluruh aktivitas kegiatan dan program prioritas di DPMPPA ditiadakan untuk tahun anggaran 2020.
Dari total Rp18 miliar, beberapa anggaran mengalami refocusing sehingga tersisa sekitar Rp6 miliar. Dalam waktu dekat, kata dia, Pemkot Bogor berencana melakukan refocusing anggaran kelima.
“Beberapa kegiatan prioritas untuk anggaran 2020 tidak dilaksanakan,” ujar Iceu saat ditemui di DPRD Kota Bogor, Senin (27/7/2020).
Menurut dia, tahun 2020 DPMPPA Kota Bogor menganggarkan program SI sebesar Rp3,8 miliar, tetapi karena tidak memungkinkan untuk melakukan pelatihan dan mengumpulkan orang banyak, kegiatan tersebut harus ditunda ke tahun depan.
Meski belum terlaksana, Iceu menjelaskan pada awal Maret sebelum terjadi pandemi Covid-19, DPMPPA sempat melakukan rekrutmen tenaga pengajar untuk mempersiapkan pelatihan kepada peserta sekolah ibu.
“Karena dalam klausal penganggarannya, ada point kegiatan pelaksanaan merekrut tenaga pengajar. Mereka adalah akademisi dan tenaga ahli, yang direkrut oleh tim sebagai pengajar sekolah ibu,” ucapnya.
Iceu juga mengatakan, jika tak ada halangan pandemi Covid-19 seharusnya tahun 2020 kembali meluluskan dua angkatan sekolah ibu, yang tersebar di 68 kelurahan.
Targetnya, kata dia, ada 4.000 peserta karena sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) pada 2024 harus meluluskan 20.000 peserta SI.
Karena banyak anggaran yang mengalami pergeseran, Iceu menegaskan untuk tahun anggaran 2020 hanya terisa untuk pembayaran gaji dan kegiatan Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat (P2WKSS), yang masih dipertahankan.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto mengatakan, DPRD masih perlu menyisir satu per satu mana kegiatan yang prioritas dan memang dibutuhkan segera pada tahun ini atau sebaliknya, kegiatan bisa ditunda pada tahun anggaran berikutnya.
Atang menjelaskan, hasil refocusing kelima harus kembali dikaji lagi, terutama untuk pembahasan APBD Perubahan 2020.
“Kami melihat pemindahan anggaran sampai pada tahap keempat sudah sesuai dengan prioritas, namun ada beberapa yang kami lihat tidak sesuai dengan prioritas yang ada. Artinya yang harusnya tetap lanjut tetapi direfocusing sementara seharusnya yang bisa digeser tetap dipertahankan,” ucapnya.
Sehingga dalam hal ini perlu dipertajam dalam pembahasan APBD Perubahan 2020, dengan memilah mana saja yang prioritas dan tidak. Rencananya, pembahasan tersebut akan dimulai pada Agustus setelah menyelesaikan Raperda Pertanggung Jawaban APBD tahun 2019.
Atang berharap, dinas harus benar-benar arif dan bijaksana dalam menentukan program yang akan dilaksanakan pada anggaran 2020, karena seperti diketahui sebagian besar anggaran mengalami refocusing.
“Saya melihat anggran rutinitas OPD masing-masing porsinya masih sangat besar, padahal saat ini lebih banyak WFH, atau WFO. Kedua, Sekolah Ibu masih ada padahal tidak memungkinkan dilakukan,” ucapnya.
Politisi PKS tersebut juga meminta anggaran perjalanan dinas dipangkas di masing-masing dinas. Seperti diketahui DPRD Kota Bogor sudah menggeser anggaran sebanyak 30 persen di tengah pandemi Covid-19.
“Kita tahu anggaran besar itu ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, tinggal pastikan saja masih perlu atau tidak,” tukasnya. (ded/c)