PARUNGPANJANG-RADAR BOGOR, Rencana pembangunan jalur tambang yang ditargerkan mulai tahun depan hingga kini belum ada perkembangan lanjutan.
Meskipun sudah ada pembebasan lahan, rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat itu tertunda akibat adanya pandemi covid-19 yang membuat anggaran kegiatan dialihkan.
Ketua AGJT Junaedi Adi Putra menjelaskan bahwa progresnya mungkin masih jauh dari harapan dan target karena covid-19. Tapi ia meminta agar Pemerintah Kabupaten dan Pemprov bisa memberikan solusi jangka pendek.
Misalnya penerapan jam operasional jam tayang pukul 21.00-04.00 sebagai mana Pergub tangerang nomor 46, dan 47 tahun 2018 tentang pembatasan jam operasional truk tambang.
“Hal ini dapat mencegah kerusakan infrastruktur, kecelakaan, pungli, Ispa, dan perlibatan anak dibawah umur sebagai supir. Meskipun pemkab Bogor sudah menerapkan, saya rasa belum efektif karena masih banyak truk yang lewat,” tegasnya.
Akan tetapi, semenjak adanya wabah covid-19, memang aktivitas truk tambang berkurang dilihat dari sisi permintaan akan bahan matrial tambang di Jabodetabek.
“Hanya saja jangan sampai Pemkab juga lengah dalam penanganannya. Karena, wilayah Bogor itu sumber daya alamnya sangat melimpah tapi dimanfaatkan pihak luar yang meraup untung, dan masyarakat sekitar yang menjadi korban seperti penyebaran penyakit ISPA,” tambahnya.
Menanggapi itu, Kabid Infrastruktur Dan Pengembangan Bappeda Litbang Lestya Irmawati membenarkan bahwa belum ada kabar lanjutan dari Pemrov terkait jalan tambang. Sementara pihak Pemprov sudah rampung menyiapkan DED jalur tersebut.
“Tahap selanjutnya idealnya Land Acquisition and Resetlement Action Plan (LARAP). Kami masih komunikasi dengan DBMPR Provinsi Jawa Barat untuk tahapan lain, karena belum ada info lagi, di Provinsi banyak kegiatan yang direfocusing,” pungkasnya. (nal/c)