BOGOR-RADAR BOGOR, Institut Pertanian Bogor (IPB) University melalui Pusat Pengkajian Perencanaan Pengembangan Wilayah (P4W) IPB University masih menunggu langkah pemerintah daerah baik Pemerintah Kota (Pemkot), maupun Pemerintah Kabupten (Pemkab) Bogor, untuk melanjutkan kajian Provinsi Bogor Raya.
Hingga kini kajian Bogor Raya belum dapat dinyatakan menghasilkan rekomendasi secara final.
Rektor IPB University Prof Dr Arif Satria menjelaskan, kajian Bogor Raya tetap dapat dilanjutkan meskipun di tengah pandemi Covid-19.
“Intinya IPB siap melakukan kajian kalau diminta (pemeritah) kota/kabupaten, kita siap,” kata Prof Dr Arif Satria, Sabtu (18/7/2020).
Arif menjelaskan, pemaparan pada awal Januari 2020 masih berupaya kajian awal yang bersifat gambaran besar berdasarkan penelitian sebelumnya dan verivikasi di lapangan. Sehingga, masih diperlukan kajian lanjutan untuk mendapatkan hasil studi yang lebih tajam dan kongkrit.
Untuk itu, IPB menunggu langkah pemerintah untuk melanjutkan kajian tersebut. “Tetapi untuk bisa mengarah pada rekomendasi yang kongkrit butuh kajian lanjutan. Kita menunggu tugas dari pemerintah,” jelas Arif.
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan kajian Bogor Raya tetap dilanjutkan di tengah pandemi Covid-19. Bersama IPB University melalui Pusat Pengkajian Perencanaan Pengembangan Wilayah (P4W) IPB University, Bima mengklaim kajian itu akan lebih dipertajam.
“Harusnya lanjut ya, karena kemarin baru awal. Nanti saya cek lagi ke Pak Rektor (IPB),” kata Bima saat ditemui di Kota Bogor.
Berdasarkan hasil kajian pertama, Bima menjelaskan, memiliki arah tujuan untuk memperkuat koordinasi Kota Bogor dengan wilayah lainnya Bodetabek, termasuk DKI Jakarta. Sebab, sebagai wilayah penyangga, Bogor tak dapat dilepaskan dengan DKI Jakarta.
“Jadi dari konsep awal sudah bisa dibaca ya, bahwa Bogor tidak bisa terlepas dari Jakarta, semua harus dikoordinasikan dengan Jakarta,” ucap Bima.
Bahkan, Bima menyebut, penelitian tahap awal telah disampaikan ke pemerintah pusat. Hasilnya, Bima mengklaim, pemerintah pusat meminta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy untuk mengkoordinasikan penanganan persoalan wilayah Jabodetabek, termasuk banjir.
“Jadi ini nyambung-lah, menurut saya hasil penelitian kita ini sudah paralel dengan langkah-langkah pemerintah pusat yang masih mengintegrasikan lagi Jabodetabek,” tukasnya. (ded/c)