BOGOR-RADAR BOGOR, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyiapkan 17.018 KK penerima Bantuan Sosial (Bansos) untuk tahap II , yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan, saat ini prosesnya sudah final dan sudah ditetapkan dalam surat keputusan (SK) Wali Kota Bogor.
Pemkot Bogor saat ini tinggal kembali melakukan pemindah bukuan dari Pemkot Bogor ke PT POS, sebagai pihak yang bekerjasama untuk menyalurkan bantuan.
“Semua sudah siap, tinggal proses administrasi penyalurannya dalam satu minggu ini sudah selesai,” ujar Dedie kepada Radar Bogor.
Dedie menjelaskan, anggaran yang disiapkan dari belanja tak terduga (BTT) untuk tahap dua sebesar Rp8.509 miliar, masing-masing penerima Bansos mendapatkan Rp500 ribu per KK.
Menurut Dedie, data 17.018 penerima itu adalah data bersih dan menerima Bansos tahap pertama pada Mei 2020. Pada penyaluran Bansos tahap kedua, untuk Juni 2020, data 17.018 penerima itu sudah final dan akan segera disalurkan.
Dedie menjelaskan, pada tahap ketiga barulah Pemkot akan menambahkan data tambahan sehingga ditargetkan penerimanya mencapai 23 ribu keluarga.
Data tambahan itu adalah data warga Kota Bogor, yang layak menerima bantuan tapi belum terdaftar, sehingga Pemkot Bogor menghimpunnya dari berbagai saluran usulan seperti melalui jalur RW dan lurah, jalur aplikasi, serta jalur aplikasi Sibadra. “Ada sekitar 15 ribu sampai 20 ribu usulan baru,” katanya.
Dari usulan baru tersebut, dilakukan proses seleksi dan verifikasi berjenjang dari beberapa lembaga, seperti RW, lurah, camat, maupun dinas terkait, yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) maupun Dinas Sosial.
“Kami optimis dari data usulan baru itu yang terverifikasi sebanyal 10.000 KK, nantinya akan ditambahkan pada pada data Non DTKS anggaran bersumber dari Pemkot Bogor,” paparnya.
Selanjutnya, kata Dedie, Pemerintah Kota Bogor melalui beberapa lembaga terkait, akan melakukan seleksi dan verifikasi usulan baru lagi untuk mencari sekitar 5.000 data penerima baru.
“Sebanyak 5.000 data penerima baru berikutnya, akan menerima Bansos pada tahap ketiga dan keempat yang sumbernya dari alokasi anggaran BTT (biaya tidak terduga). Jadi total penerima bantuan Pemkot Bogor sebanyak 28.000 KK, dari awalnya 23.000 KK yang ditargetkan,” katanya.
Dedie menjelaskan, belum disalurkannya Bansos tahap kedua hingga saat ini, karena Pemerintah Kota Bogor juga masih memproses adanya dana yang kembali dari PT Pos Indonesia yang nilainya sekitar Rp1,44 miliar.
Dana itu berasal dari alokasi dana bansos tahap pertama, yang tidak tersalurkan kepada penerima karena berbagai sebab, yakni adanya penerima yang menerima bantuan sosial ganda, penerimanya orang mampu sehingga tidak layak menerima, penerima sudah meninggal dunia, serta penerimanya sudah pindah alamat keluar Kota Bogor.
Semula pemkot telah menetapkan data penerima Bansos tahap pertama yang dinilai telah bersih, yakni sebanyak 19.904 penerima, tapi pada realisasi penyalurannyasebanyak 17.08 penerima, sehingga ada 2.886 penerima yang tidak tersalurkan. Dari 2.886 penerima itu akumulasi nilai bantuannya adalah Rp1,44 miliar.
“Dana tersebut, yang sekarang dalam proses pengembalian dari PT Pos Indonesia ke kas daerah Kota Bogor,” katanya.
Dedie menjelaskan, setelah data tambahan selesai, SK Wali Kota telah ditandatangani, serta pengembalian dana selesai, segera direalisasikan penyaluran Bansos tahap kedua.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, Anggraeni mengatakan, saat ini masih verfikasi data penerima Bansos, karena saat ini dalam kondisi penerapan Pra AKB ada sebagian warga yang sudah bekerja kembali. Salah satunya pengemudi ojek daring yang kini sudah bisa mengangkut penumpang.
Selain itu, ada beberapa sektor yang kembali beroperasi tentunya beropengaruh pada kembalinya pegawai yang dipekerjakan. “Seharusnya mereka (pekerja) keluar dari data Non DTKS,” tukasnya.(ded/c)