BOGOR – RADAR BOGOR, Berbicara komitmen penguatan UMKM amat sangat kompleks. Saat ini, saya melihat keberpihakan pemerintah dan stakeholder lainnya terhadap penguatan UMKM belum begitu optimal. Padahal, secara teoritia dan berbagai narasi tentang basis koperasi dan UMKN sebagai soko guru kemandirian dan kekuatan bangsa sudah selesai.
Namun dalam implementasinya, baik itu pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Bogor, pelaku usaha perbankan dan pelaku-pelaku usaha besar di Kabupaten Bogor belum sepenuh hati baik dalam pada aspek kebijakan, terlebih pada tararan implementasinya.
Beberapa hal yang sangat mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah, pelaku usaha perbankan maupun pelaku usaha makro di kabupaten bogor sebahai indikator keberpihakan terhadap koperasi dan UMKM diataranya :
Pertama, stimulus fiskal. Stimulus fiskal yang dimaksud adalah berupa bantuan stimulan, untuk penguatan permodalan koperasi dan UMKM. Tentu bantuan tersebut tidak boleh cuma-cuma.
Namun, akan lebih efektif berupa bantuan modal bergulir dengan pengawasan dan progress dan transparan dan akuntabel. Termasuk ketegasan dalam reward and punishmentnya.
Kedua, pengadaan kebutuhan pemerintah untuk UMKM. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh koperasi dan UMKM terkait kebutuhan pengadaan barang dan jasa dalam lingkungan pemerintah kab. Bogor.
Namun selalu saja menggandeng perusahaan makro melalui lelang perusahaan. Padahal sangat mungkin koperasi dan UMKM pun bisa mengadakan barang dan jasa tersebut. Sehingga akan terlihat upaya pemerintah dalam keberpihakannya terhadap koperasi dan UMKM. Ketiga, kerjasama dengan BUMD.
