RADAR BOGOR – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan rencana perampingan badan usaha milik negara (BUMN) di depan peserta program pendidikan reguler angkatan (PPRA) Lemhannas, Kamis (9/7). Perampingan BUMn itu semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat.
Ma’ruf menjelaskan saat ini jumlah BUMN ada 142 unit. ’’Bergerak di berbagai bidang,’’ katanya. Mulai dari telekomunikasi, migas, farmasi, pangan, infrastruktur, sampai perfilman dan penerbitan buku.
Dia menjelaskan hasil penilaian Kementerian BUMN, jumlah dan cakupan bidang itu terlalu besar dan luas. Sehingga perlu dikurangi atau dirampingkan.
Sesuai dengan acuan line of business dan kebutuhan pengembangan supaya lebih efisien. Selain itu untuk mewujudkan BUMN yang kompetitif dan memberikan hasil yang lebih baik untuk negara.
’’Kementerian BUMN memperkirakan nantinya jumlah BUMN akan menjadi sekitar seratus buah,’’ tuturnya. Ma’ruf menjelaskan sampai saat ini terus dilakukan asesmen atas portfolio dari seluruh BUMN.
Tujuannya untuk memilah dan memastikan terpenuhinya dua kriteria dasar perampingan. Yakni kemampuan value creation dan pelaksanaan public service obligation atau layanan publik yang baik.
Ma’ruf menjelaskan nantinya perampingan BUMN ada beberapa cara. Seperti penggabungan atau merger. Skenario ini diterapkan bagi BUMN yang dinilai mampu untuk meningkatkan nilai tambah serta layanan publiknya.
Kemudian juga ada skenario likuidasi atau penghapusan bagi BUMN yang tidak memenuhi kriteria itu.
Ma’ruf menjelaskan langkah itu harus dilakukan sebagai salah satu respon pemerintah terhadap persaingan global. Selain itu untuk meningkatkan daya saing dan produktifitas nasional.
Dia menegaskan sesuai dengan pembentukannya, BUMn diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional. Termasuk dalam upaya membesarkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). (wan)