BOGOR-RADAR BOGOR, Pemerintah pusat berencana meniadakan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada tahun 2020 dan 2021 mendatang.
Kebikajan tersebut sontak membuat sejumlah daerah khawatir karena kebutuhan ASN di daerah masih sangat tinggi.
Seperti yang dialami Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Ade Sarip mengaku cukup berat mendengar kebijakan tersebut.
Menurutnya, komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Bogor masih kurang, jika melihat dari jumlah penduduk yang mencapai 1,1 juta jiwa, idealnya Kota Bogor memiliki 12 ribu ASN untuk melayani masyarakat.
“Jika dihitung setelah SMA/K ke provinsi total ASN yang ada seluruhnya 6.723 pegawai dengan rincian 988 pejabat eselon. Artinya masih jauh dari angka ideal,” ucapnya.
Ade Sarip mengaku untuk menutupi kekurangan tersebut, Pemkot Bogor merekrut Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di setiap dinas sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
Upaya tersebut, kata dia, belum menyelesaikan masalah sepenuhnya lantaran angka ASN yang mengakhiri masa bakti jabatannya atau pensiun cukup tinggi.
Kemudian, sambung Ade, jika melihat jumlah ASN Kota Bogor yang pensiun pada tahun 2019 dan 2020 setiap bulan lebih dari 200 orang per bulan.
“Cukup membuat repot. Tapi suka enggak suka sebagai aparat tentu kita tunduk dan taat terhadap peraturan,” ucapnya.
Apalagi kebijakan itu dikeluarkan pemerintah pusat, mengingat Pandemi Covid-19 berdampak luas di berbagai sektor. Bukan hanya soal kesehatan dan ekonomi, tapi berdampak pada rencana rekrutmen CPNS.
Meski CPNS dua tahun ke depan ditiadakan, proses CPNS 2019 tetap berlangsung. Semenjak pandemi virus corona, proses penerimaan CPNS 2019 ditunda.
Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) telah usai, namun tahap seleksi selanjutnya yaitu Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) belum terlaksana hingga kini.
Mantan kadisparbud itu menyampaikan jika kebijakan perekrutan CPNS ditiadakan maka kemungkinan dilakukan perekrutan PKWT baru.
Menurutnya, jumlah ASN sangat kurang terlebih untuk tenaga-tenaga tertentu, misalnya tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.
“Tapi anggaran yang harus disiapkan untuk bayar PKWT lumayan besar, kurang lebih untuk PKWT dan no ASN kebutuhan anggarannya mencapai Rp100 miliar per tahun,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Formasi Data dan Penatausahaan Pegawai, pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor Aries Hendardi mengaku masih menunggu rencana moratorium perekrutan CPNS oleh pemerintah pusat.
“Belum ada regulasi terkait moratorium, mungkin itu baru wacana yang disampaikan pemerintah pusat. Untuk kabupaten atau kota dasarnya administrasi seperti SE (surat edaran), atau Permenpan,” tukasnya. (ded/c)