CIBINONG – RADAR BOGOR, Bulog geram, dengan berbagai aduan yang mendiskreditkan kualitas beras yang selama ini memasok bansos tahap pertama di Kabupaten Bogor.
Dukung Pemkab Tak Lagi Libatkan Bulog, Ancam Tempuh Jalur Hukum
Tak segan, mereka siap menempuh jalur hukum demi membuktikan kualitas beras mereka tak sesuai dengan temuan-temuan Pemkab Bogor maupun DPRD.
Direktur Utama Bulog, Budi Waseso menegaskan, pihaknya tidak akan mempermasalahkan pemutusan hubungan kerja samanya dengan pemerintah daerah (pemda) atau instansi manapun.
Itu jika memang terdapat ketidakcocokan dalam praktik pelaksanaan penyaluran program bansos. Kendati demikian, ia meminta agar tak ada upaya mendiskreditkan institusi Bulog.
“Bulog memahami pemda memiliki otoritas dalam melakukan penunjukkan distributor pelaksana program Penyaluran Bansos. Akan tetapi, Bulog sudah menetapkan kebijakan untuk memberikan kualitas beras terbaik. Tak terkecuali, untuk program Bansos,” ungkap lelaki yang akrab disapa Buwas ini, kemarin.
Mantan Kepala BNN itu menganggap, dari pemeriksaan dan laporan yang diterimanya, penyaluran program beras Bansos di Kabupaten Bogor tahap satu telah rampung terlaksana. Sebanyak 6.000 ton beras berkualitas terbaik sudah sampai ke rumah para penerimanya.
“Kami mensinyalir adanya upaya untuk mengganti posisi Bulog sebagai distributor beras bansos di Kabupaten Bogor. Namun, kami sekali lagi tidak mempermasalahkan itu. Jangan menjelek-jelekkan Bulog. Karena kami tidak akan tinggal diam jika ada unsur yang tidak sehat dan akan menggunakan jalur hukum,” ancam Buwas.
Sementara itu, pemkab Bogor telah mengisyaratkan bakal mengalihkan penyaluran beras bansos ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Pihaknya sekaligus ingin memberdayakan peran beras-beras lokal untuk masyarakat. Tentu saja, pihak BUMD yang digandeng wajib menjamin penyaluran beras tanpa polemik lagi.
“Kita sudah persiapkan untuk tahap kedua (bansos). Insya Allah kita ingin lebih lancar, lebih cepat, dan kualitasnya juga lebih baik. Saya minta kualitasnya lebih bagus dari kemarin. Tidak boleh lagi ada temuan beras raskin atau beras yang berkutu dan berdebu. Kita minta beras yang bagus,” jelas Ade.
Namun, hingga kini belum ada pertemuan lanjutan antara pemkab Bogor dan Bulog terkait kelanjutan kerja sama tersebut. (mam)