JAKARTA-RADAR BOGOR, Bank Dunia (World Bank) telah menaikkan status Indonesia dari negara berpendapatan menengah bawah menjadi negara berpendapatan menengah atas.
Menurut ekonom Bank Permata Josua Pardede, peningkatan status ini akan mengerek daya tawar Indonesia di mata investor.
“Kita sudah layak naik status karena program pembangunan lima tahun lebih ini mengarah kepada struktural dengan mengalokasikan anggaran subsidi energi untuk infrastruktur dan SDM,” kata Josua dikutip dari Antara, Senin (6/7/2020).
Dia menambahkan investor global akan melihat negara yang pembangunannya cepat atau ada kemajuan. Pemerintah Indonesia saat ini mendorong pemerataan pembangunan tersebut.
Selain daya tawar kuat, lanjut Josua, keuntungan lainnya yaitu meningkatnya kepercayaan investor. Kemudian, imbal hasil dari surat utang yang diterbitkan pemerintah menjadi lebih bersaing.
Sejumlah lembaga internasional, kata dia, sebelumnya memberikan penilaian layak investasi kepada Indonesia.
Dengan begitu Indonesia tidak lagi banyak bergantung pada pinjaman luar negeri dari lembaga multilateral namun lebih banyak menarik pembiayaan dari instrumen investasi.
“Kita punya peringkat investasi yang bagus sehingga kita lebih PD (percaya diri) menerbitkan global bond (surat utang global),” katanya.
Menurut dia, status baru itu tidak terlepas dari upaya pemerintah fokus dalam pembangunan infrastruktur yang berdampak kepada sosial ekonomi masyarakat lebih baik. Terlihat gini rasio dan pengangguran menurun pada 2019.
Pembangunan infrastruktur itu, lanjut dia, tanpa disadari masyarakat juga mendorong peningkatan pendapatan per kapita Indonesia pada 2019.
Bank Dunia sebelumnya menyebutkan pendapatan nasional (GNI) per kapita Indonesia pada 2019 mencapai USD 4.050, naik dari tahun sebelumnya mencapai USD 3.840.
Klasifikasi GNI Bank Dunia yang menjadi rujukan lembaga dan organisasi internasional adalah negara pendapatan rendah (USD 1.035), menengah bawah (USD 1.036 sampai USD 4.045), menengah atas (USD 4.046 sampai USD 12.535), dan tinggi (di atas USD 12.535).
Meski naik status, namun ekonom muda ini memandang pemerintah masih perlu melakukan pembenahan, di antaranya daya saing SDM, hilirisasi sumber daya alam agar tidak bergantung komoditas, dan industrialisasi.
“Harapannya, tahun 2045 Indonesia bisa keluar dari negara pendapatan menengah menjadi negara maju,” katanya. (jpg)
