BOGOR-RADAR BOGOR, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kembali mengambil langkah untuk menghidupkan Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) Kota Bogor, yang kondisinya ‘mati suri”.
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim saat ini sudah meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) untuk bekerjasama menyelematkan PDJT.
Pasalnya, kondisi PDJT cukup memprihatinkan lantaran terlilit hutang mencapai Rp2,5 miliar.
Dedie mengaku melibatkan, Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPTPTSP) dan RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Kota Bogor untuk menyegarkan PDJT. Nantinya, PDJT juga direncanakan untuk mengelola bisnis perbengkelan.
Perbengkelan itu, akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga untuk melayani masyarakat dan kendaraan dinas milik Pemkot Bogor.
Untuk itu, PDJT akan memanfatkan lahan milik Pemkot Bogor yang berada di Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sareal atau di kawasan Bubulak, Bogor Barat.
Kemudian, sambung Dedie, PDJT juga akan diprospek untuk mengelola bisnis perparkiran di RSUD Kota Bogor, yang selama ini belum dikenakan tarif resmi. Nantinya, sebagian lahan RSUD akan dibangun sarana perparkiran yang lebih representatif.
“PDJT akan membangun lahan perparkiran. Jadi kalau hanya bikin gate parkir, tapi dia harus bisa membuat gedung parkir untuk kendaraan roda dua. Baru dikerjasamakan dengan koperasi RSUD,” kata Dedie, Minggu (5/7/2020).
Selain itu, Dedie menambahkan, melibatkan DPMPTSP untuk membantu PDJT agar dapat mengelola bisnis periklanan. Sehingga, iklan di halte, shelter, dan di billboard dapat menambah pemasukan ke perusahaan plat merah itu.
Saat ini, PDJT memiliki 23 bus. Namun, hanya tujuh bus yang masih beroperasi dan menghasilkan uang. Dari jumlah itu, PDJT memperoleh hibah 10 bus dari pemerintah pusat pada 2017. Namun, lima di antaranya sampai saat ini belum memiliki surat lengkap.
“Itu kita minta akselerasi. Lima STNK-nya segera diurus dan bus yang tidak produktif ini segera dibereskan,” jelas Dedie.
Selain itu, PDJT akan mengelola lima bus wisata Unforgettable City Tour at Loveable (Uncal).
Saat ini, bus wisata Uncal masih bergantung pada subsidi dari Dishub Kota Bogor sebesar Rp700 juta per tahunnya. Selain mengurangi beban, PDJT diharapkan dapat mengambil keuntungan dari bus Uncal.
“Kita ingin menghibahkan bus Uncal agar dikelola PDJT. Kan bisa memberikan income juga akhirnya, biar bisa seperti Bandros (Bandung Tour On Bus). Bisa untuk tambah-tambah operasional PDJT,” kata Dedie.
PDJT merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pengelola sekaligus operator Bus Trans Pakuan dari hasil konversi 3:1 dengan angkot.
Namun, saat ini Pemkot Bogor tidak memberikan subsidi operasional kepada PDJT, karena proses pengajuan anggarannya ditolak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor.
Dedie menjelaskan, banyak aset PDJT seperti bus yang tak terpakai dan membebani biaya operasional. Karena itu, dia meminta aset tersebut dapat dihapus secepatnya.
“Itu dipercepat prosesnya, saat ini sudah ada tim appraisal untuk menilai. Setelah itu, baru dilakukan penjualan aset yang tak produktif,” kata Dedie.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Eko Prabowo mengaku, tiga OPD yang dilibatkan sepakat membantu menghidupkan PDJT. Eko mengatakan, PDJT ditarget dapat selesai tahun ini.
“Skema membangkitkan PDJT dengan sejumlah bidang usaha ini, kita semua (OPD) sudah setuju dan siap mendukung bersama-sama untuk menghidupkan kembali PDJT,” ujar Eko.
Dalam upaya itu, Eko menjelaskan, PDJT belum ditargetkan untuk berkontribusi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Hanya saja, lanjut dia, tahun ini PDJT ditargetkan untuk dapat merealisasikan rencana bidang-bidang usaha tersebut.
“Bus Uncal juga akan dikelola PDJT, kaitan karcis dan pendapatan lainnya kita akan bahas lagi,” tukasnya. (ded/c)