JAKARTA-RADAR BOGOR, Ketua KPK Firli Bahuri yang ikut turun mengawasi pembagian sembako di wilayah DKI Jakarta mendapat kritik dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyebut tindakan Firli Bahuri seperti politikus. Penuh dengan seremonial.
“Perlahan-lahan Firli Bahuri jauh lebih terlihat sebagai politisi dibandingkan sebagai Ketua KPK. Kesimpulan itu lahir karena yang bersangkutan terlalu sering mengikuti atau mengadakan acara-acara yang bersifat seremonial belaka,” kata Kurnia Ramadhana dalam pesan singkatnya, Kamis (21/5).
Kata Kurnia, kegiatan seremonial Firli seperti menunjukkan keahlian memasak nasi goreng. Padahal kritik terhadap era kepemimpinannya sebagai KPK terus mengalir deras.
Baru-baru ini Firli mendampingi Menteri Sosial Juliari Peter Batubara untuk membagikan bantuan sosial di Jakarta di tengah situasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Menurut Kurnia, salah satu tugas KPK memang memonitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Akan tetapi, implementasi dari aturan tersebut bukan berarti dimaknai bahwa seorang pimpinan KPK harus turut hadir dalam setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara.
“Menurut hemat saya, tugas KPK sebatas mengkaji kebijakan pemerintah sebagai upaya pencegahan sembari menindak tatkala ada oknum-oknum yang melakukan perbuatan koruptif,” beber Kurnia.
Lantas, dia pun mempertanyakan sikap seremonial Firli tersebut. Apakah benar-benar mengawasi bantuan sosial atau hanya kegiatan seremonial.
“Pertanyaan penting lainnya, apakah Firli Bahuri juga turut hadir untuk meninjau terselenggaranya bantuan sosial kepada masyarakat dari Sabang sampai Merauke? atau hanya sekadar gimmick semata?,” cetus Kurnia.
Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri mendampingi Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, turun langsung mengawasi penyaluran bantuan sosial (bansos) tahap tiga di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini untuk memastikan agar penyaluran bansos sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Niatan kita adalah satu, bagaimana kita bisa memberikan kepastian bahwa setiap warga negara yang punya hak untuk menerima bantuan itu sampai,” kata Firli dalam keterangannya, Rabu (20/5).
Mantan Kapolda Sumatera Selatan ini menyebut, ingin memastikan penyaluran sembako yang dilakukan oleh Kementerian Sosial berjalan dengan baik. Hal ini dipastikan agar bansos diterima tepat sasaran.
“Karena pada prinsipnya, bantuan itu harus tepat sasaran dan tepat guna, dan sampai kepada si penerima,” tukas Firli. (jpc)
