25 radar bogor

Dana Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bogor Rp 20 M Terhambat

Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan
Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan.
Wabup Iwan Setiawan

CIBINONG – RADAR BOGOR, Dana penanganan wabah Covid-19 yang bersumber dari sisa Bantuan Tidak Terduga (BTT) Rp20 miliar ternyata lambat terealisasi.

Wujudnya dalam bentuk pemenuhan Alat Perlindungan Diri (APD) belum sampai ke tangan pemerintah kabupaten (pemkab) Bogor.

Padahal, pemenuhan kelengkapan medis melalui dana awal itu seharusnya menjadi alternatif sebelum pemkab Bogor mendatangkan APD lain yang menggandeng perusahaan secara masif.

Mereka siap menjalin kerja sama dengan sembilan perusahaan untuk memproduksi 11 juta masker dan satu juta APD dengan standar keaehatan mumpuni.

Hanya saja, bahan bakunya yang didatangkan dari China dan Korea juga baru bisa terpenuhi pertengahan April ini. Secara otomatis, kebutuhan Kabupaten Bogor juga baru bisa terpenuhi, Mei mendatang.

Selama masa jeda itu, Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan sebenarnya berharap pemenuhan kebutuhan medis melalui BTT segera terealisasi.

Sayangnya, kedatangan barang masih tertahan di bagian bea dan cukai. Mereka terpaksa hanya mengandalkan perlengkapan yang sudah ada lebih dulu di Kabupaten Bogor.

“Saya tanya BTT yang Rp20 miliar ini belum terealisasi. Kita udah pesan barang, yang sifatnya impor, namun belum hadir. Sekarang, yang sedang dipakai RS ini yang ketersediaannya sudah lama. Mudah-mudahan bisa dimaksimalkan itu saja (sementara),” jelasnya, kemarin.

Ia sendiri ikut prihatin dengan keterbatasan APD yang dipakai oleh tenaga medis. Mereka memakai perlengkapan ala kadarnya.

“Yang ini (APD dengan jas hujan) juga kami bingung ngomongnya kalau begitu. Mudah-mudahan nanti sudah bisalah barang-barang lain (persediaan sementara) mendekati standar,” imbuhnya.

Pemkab Bogor juga sempat mendapatkan penawaran dari UMKM yang juga memproduksi APD secara standar. Hanya saja, bahan yang digunakan tidak sesuai standar kesehatan.

Oleh karena itu, Iwan juga meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) tetap menjalankan edukasi kepada beberapa UMKM yang punya kapasitas memproduksi APD.

“APD itu penting tapi harus berdasarkan standarisasi. Percuma bikin kalau masih bocor, misalkan baru ditiupkan angin. Jangan asal produksi,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Rudy Susmanto juga terus mendorong pemkab untuk mempercepat upaya penanganan terhadap penyebaran Covid-19.

Pihaknya telah menyepakati estimasi anggaran senilai Rp457 miliar untuk penanganan di bidang kesehatan dan non kesehatan. Termasuk pula di dalamnya penanganan pasca bencana di wilayah Bogor Barat.

“Kemarin kan anggaran yang baru bisa digunakan sisa BTT itu (Rp20 miliar). Seharusnya dipercepat penanganan Covid-19 ini,” tandasnya. (mam/c)