CIBINONG-RADAR BOGOR, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, nampaknya tidak main-main dalam menanggulangi wabah virus corona atau Covid-19. Apalagi, setiap harinya jumlah warga Bumi Tegar Beriman yang terjangkit virus dari Wuhan, Tiongkok tersebut terus bertambah.
Dana penanganan wabah Covid-19 yang dianggarkan di Kabupaten Bogor cukup besar. Dari yang semula diperkirakan hanya Rp80 miliar, naik drastis menyentuh angka Rp457 miliar.
DPRD Kabupaten Bogor telah menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), beberapa waktu lalu. Anggaran penanganan Covid-19 di Kabupaten Bogor memang akan menggeser beberapa pos APBD. Anggaran itu masuk dalam skema Bantuan Tidak Terduga (BTT).
Jumlah Rp457 miliar itu merupakan anggaran untuk bencana Covid-19, dari sisi kesehatan maupun non kesehatan. Di dalamnya, termasuk untuk penanganan bencana alam yang sempat menimpa Bogor Barat sepanjang tahun ini.
Anggaran tersebut juga melihat potensi wabah tidak hanya akan berlangsung dalam sebulan. Bisa jadi, pandemi akan berlanjut di beberapa bulan berikutnya dan berdampak terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto memaparkan, penanganan wabah menjadi priorotas yang harus segera direalisasikan. Ia meminta pemkab Bogor harus serius. Tak perlu setengah-tengah dalam menganggarkan penanganannya. Buktinya, banyak RS yang sangat butuh anggaran mendesak. Tak terkecuali untuk pengadaan Alat Perlindungan Diri (APD).
“Banyak kebutuhan dari RS, Dinas Sosial (Dinsos), Ketahanan Pangan saja, kurang lebih mencapai Rp200 miliar. Kita maunya ini jangan dianggarkan setengah-setengah, karena ini krusial. Ini penting. Kita berharap pergeseran APBD ini cepat dianggarkan dan dihitung. Kalau berbicara angka Rp80 miliar itu jauh masih kurang,” beber Rudy, Jumat (3/4).
Anggota dewan pun mendukung terhadap pergeseran anggaran untuk masalah Covid-19 itu. Bahkan, kata Rudy, mereka juga siap menggeser beberapa pos anggaran di DPRD untuk membantu penanganan Covid-19. Sebut saja seperti anggaran kunjungan kerja (kunker), pansus, bimbingan teknis (bimtek), hingga perjalanan dinas pimpinan.
“Ingat, APBD beda dengan pengusaha. Kalau pengusaha keluarkan uang untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya. Tetapi kalau kita bicara APBD, hari ini harus tepat sasaran. Bukan saja dari kelengkapan alat-alat medis, namun dari sisi sosial-ekonomi juga,” ungkap kader Partai Gerindra ini.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Didi Kurnia pun membenarkan, estimasi anggaran Rp80 miliar untuk penanganan Covid-19 memang kurang. Anggarannya kini membengkak karena dipengaruhi berbagai faktor. Khususnya harga kebutuhan APD yang naik drastis. Untuk mendapatkan barangnya pun terbilang sangat langka.
“Makanya banyak yang sekarang pakai jas hujan untuk sementara. Karena kalau yang pakai standar WHO itu harganya jutaan. Untuk itu juga, pemkab mengantisipasi anggaran itu dengan mengurangi belanja. Kita juga baru mau menyusunnya,” pungkasnya. (mam/c)