Beranda Pendidikan

CARE LPPM IPB University Gandeng Pemprov Sumut Pecahkan Masalah Danau Toba

BOGOR-RADAR BOGOR,Pusat Kajian Resolusi Konflik Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (CARE LPPM) IPB University berencana melakukan penelitian Resolusi Konflik dalam Penggunaan Sumberdaya Alam Danau Toba Menuju Pengembangan Perikanan dan Pariwisata Internasional. Rencana tersebut menggandeng Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan RI.

Tim CARE IPB University yang terdiri dari Dr Dahri Tanjung, Dr Kukuh Nirmala dan Dr Yuni Puji Hastuti disambut baik oleh pemerintah setempat pada Kamis (13/2) di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Provinsi Sumut. Pada kesempatan ini, turut hadir Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut, Mulyadi Simatupang, SPi, MSi, Asisten Administrasi Pemerintahan Dr Arsyad Lubis serta Kasubdit Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Sumut.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Dr Ir R Sabrina, MSi menyambut baik rencana penelitian tim CARE LPPM IPB University yang juga bermitra dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumut dalam memberikan alternatif resolusi konflik pengembangan perikanan dan pariwisata di Kawasan Danau Toba. Ia menyebutkan penetapan kawasan Danau Toba oleh Presiden RI sebagai salah satu destinasi wisata internasional dihadapkan pada kondisi penurunan kualitas air Danau Toba. Penurunan kualitas air dan daya dukung lingkungan di Danau Toba diduga akibat aktivitas pemasangan Keramba Jaring Apung (KJA) di danau tersebut. Sabrina mengaku pihaknya dalam waktu dekat akan memfasilitasi dan mengundang stakeholder terkait untuk berdiskusi dengan Tim IPB University untuk menangani permasalahan tersebut.

Ketua Tim Kajian Prof Dr Manuntun Parulian Hutagaol, MS, dalam kesempatan terpisah, menyebutkan bahwa berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/213/KPTS/2017 kondisi Danau Toba berada pada status “tercemar berat”, sehingga ditetapkan daya dukung Danau Toba untuk KJA menjadi 10.000 ton per tahun dari sekitar 55.000 ton.

Ia berharap adanya kajian ini mampu memberikan rekomendasi bagi pemerintah dalam menjawab permasalahan yang ada sekaligus membantu advokasi KJA ramah lingkungan dan disenergikan dengan pariwisata secara kawasan Danau Toba. (ipb)

Baca Juga