CIBINONG – RADAR BOGOR, Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Bogor diundur hingga pekan depan. Dari jadwal yang ada, SKD bagi 21 ribu lebih peserta itu bakal dilakukan tanggal 6 sampai dengan 18 Februari 2020.
Hal itu dibenarkan Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi pada Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Kabupaten Bogor, Susi Hastuti. Pada Radar Bogor ia mengatakan pengumuman tersebut dikeluarkan sejak hari ini, Senin (27/1/2020).
“Hari ini mulai jadwal seleksi secara nasional, instansi pusat terlebih dahulu, baru instansi daerah. Khusus untuk Kabupaten Bogor dimulai test SKD tanggal 6 sampai dengan 18 Februari 2020,” kata Susi.
Sambungnya, masyarakat khususnya peserta bisa memantau pengumuman jadwal seleksi seluruhnya di website BKPP. Yakni di bkpp.bogorkab.go.id.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bogor rencananya akan menggelar tes SKD bagi peserta CPNS dari kota dan kabupaten Bogor. Panitia juga terus memastikan segala kebutuhan bagi ujian nanti bisa terpenuhi. Termasuk sosialisasi mengenai teknis saat ujian berlansung.
Meski di sisi lain, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) akan menjadi pengawas utama saat ujian berlansung. Susi memastikan, bahwa hal itu untuk meminimalisir terjadinya kecurangan – kecurangan pada saat proses ujian berlansung. Meskipun secara skematis, ujian SKD ini dibuat serumit mungkin.
“Untuk pelaksana SKD seluruhnya dari BKN. Termasuk pengawas, tenaga IT, maupun adminnya. Untuk di daerah (Pemkab Bogor) hanya diberi kewenangan sampai dengan registrasi peserta saja,” tegas Susi.
Diluar itu, lanjut Susi, ada beberapa teknis ujian SKD yang harus diketahui oleh peserta. Mengingat jumlah peserta yang membeludak, panitia mungkin akan kerepotan dengan lokasi ujian yang seadanya.
Pertama untuk soal ujian. Kata Susi, nanti akan ada 100 soal yang harus dikerjakan hanya dalam waktu 90 menit saja. Setiap sesi, memerlukan waktu sekitar 120 menit atau dua jam termasuk waktu untuk registrasi.
“Dalam satu hari itu bisa empat sampai lima sesi. Nah satu sesi itu, direncanakan ada sebanyak 350 peserta. Sehingga daam satu harinya nanti bisa ada 1400 sampai 1750 orang,” jelasnya lagi.
Lalu apa saja yang harus dibawa oleh para peserta? Susi mengatakan, panitia menyiapkan alat tulis berupa pensil dan kertas untuk misalnya mengerjakan soal hitung – hitungan. “Jadi tidak perlu bawa lagi. Kita menyiapkan di dalam ruangan,” tukasnya.
Untuk sekedar informasi tambahan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mencatat ada sebanyak 4,6 juta pelamar CPNS. Setelah dilakukan seleksi administrasi, sebanyak 3,8 juta pelamar lolos untuk melaksanakan ujian tertulis.
Selain itu, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) juga mendata, dalam penerimaan CPNS 2019 di tingkat nasional, Kemenkumham menjadi instansi dengan jumlah pelamar terbanyak dengan 700 ribu pelamar lebih.
Tercatat ada 10 instansi dengan pelamar terbanyak. Yakni Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau (Kemenkumham) dengan 708.488 orang pelamar, Kementerian Agama 212.357, Kejaksaan Agung 75.734.
Kemudian Mahkamah Agung RI 58.320, Pemerintah Provinsi Jawa Timur 57.314, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 53.908, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 50.528, Pemerintah Provinsi Jawa Barat 41.722, Kementerian Perhubungan 38.780, Kementerian Kesehatan 34.892. (dka)
