25 radar bogor

Soal Kedaulatan, Syarief: SBY Pernah Ingin Perang dengan Malaysia

Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan menuturkan, ketua umumnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sangat tegas ketika menyangkut persoalan kedaulatan. (dok JawaPos.com)

Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan menuturkan, ketua umumnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sangat tegas ketika menyangkut persoalan kedaulatan. (dok JawaPos.com)

JAKARTA-RADAR BOGOR, Kedaulatan Indonesia sedang dipermainkan oleh Tiongkok. Kasus klaim teritori oleh negeri tirai bambu yang sudah terjadi sejak lama itu, sempat membuat Presiden ke-6 marah.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menuturkan, ketua umumnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sangat tegas ketika menyangkut persoalan kedaulatan. Salah satunya, kasus 2005 silam di perairan Ambalat kapal Malaysia masuk ke Indonesia.

‎”Pada saat itu Pak SBY sangat tegas ya bahwa kalau menyangkut kedaulatan NKRI maka tidak ada istilah kompromi,” ujar Syarief di Gedung DPR, Jakarta, Selasa  (7/1).

Menurut Syarief, ketegasan SBY itu terbukti ampuh ‎mengusir kapal Malaysia.‎ Sehingga, tidak lagi menganggu kedaulatan Indonesia dengan mencoba-coba memasuki wilayah Indonesia.‎

“Jadi mereka semua keluar dari teritorial kedaulatan NKRI,” ungkapnya.

‎Syarief juga menuturkan, kala itu SBY sudah siap berperang dengan Malaysia terkait perairan Ambalat. Namun akhirnya selesai dengan jalur diplomatik. Karena itu, sudah seharusnya Tiongkok merespons nota keberatan Indonesia tersebut.

“SBY dulu pernah di kapal perang berhadapan dengan perbatasan Malaysia waktu itu, jadi kalau mau perang ayo perang, pada saat itu,”imbuhnya.

Diketahui sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, telah terjadi pelanggaran yang dilakukan kapal-kapal Tiongkok di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Retno menyampaikan, dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 telah menetapkan bahwa perairan Natuna masuk ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Oleh karena itu ia meminta Tiongkok mematuhi aturan tersebut.

Retno juga mengatakan, dalam rapat koordinasi para menteri sepakat untuk melakukan patroli di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di perairan Natuna. (jwp)