BOGOR–RADAR BOGOR,Tak jelas nasibnya, sebagian warga terdampak proyek pembangunan double track atau jalur ganda Bogor-Sukabumi berencana melakukan pengadaan atau patungan tanah sendiri untuk relokasi tempat tinggalnya.
Hal ini terungkap saat Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengadakan Rapat Konsolidasi di Balai Kota, Kamis (26/12) lalu.
Asisten Pemerintahan Setda Kota Bogor, Hanafi mengatakan, dalam rapat itu, diketahui bahwa sebagian warga terdampak memilih untuk mengadakan tanah sendiri sebagai relokasi.
“Mereka berkumpul mencari lahan yang memungkinkan untuk dibangun, ada lebih dari 50 kepala keluarga,” ujar Hanafi.
Hanafi mengatakan dengan adanya inisiatif warga untuk mengadakan sendiri lahan relokasi itu, membuat pihaknya berencana untuk memfalitasi warga dengan cara memberikan bantuan pembangunan rumah, melalui program Kementerian PUPR.
“Kita coba sinergiskan dengan program BSPS (Bantuan Stimulan Pembangunan Swadaya) yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR, itu bagi sekelompok masyarakat yang membebaskan tanah di daerah tertentu dengan mereka membayar sendiri dan membeli sendiri dan sebagainya, jadi bangunannya kita upayakan nanti ke PUPR melalui BSPS,” terang Hanafi.
Meski demikian, sambung Hanafi, bantuan program BSPS ini tidak serta merta bisa digelontorkan secara langsung. Sebab harus ada persyaratan administratif yang dipenuhi terlebih dahulu. Sebut saja mulai dari site plan, perpindahan atas tanah yang jika memungkinkan berbentuk sertifikat.
“Makanya kita undang semua pihak dan perwakilan RW. Nanti RW sampaikan kepada pemerintah bahwa masyarakat bersabar untuk diadakan. Upaya oleh pemerintah tidak bisa langsung, sekarang dibongkar sekarang juga ada tempat gak bisa seperti itu, harus ada prosedur,” kata Hanafi.
Di kesempatan yang sama, Camat Bogor Selatan Atep Budiman menuturkan, sejumlah warga yang berinisiatif melakukan pengadaan tanah sendiri, sementara berada di Kelurahan Cipaku dan Batu Tulis.
“Kelurahan Lawang Gintung, enggak. Bondongan juga, sudah punya solusi sendiri, karena jumlahnya sedikit, kami belum tahu Empang ini paling banyak dan Batu Tulis belakangan, kan. Tapi Batu Tulis hari ini sudah dihadirkan karena intensif memang RT/RW nya,” jelasnya.
Atep menambahkan, pihaknya sudah berbagi tugas dengan lurah masing-masing, mendata solusi bagi warga terdampak. Pihaknya pun akan memfasilitasi, semisalnya mencoba skema lain yang memungkinkan bagi warga.
“Tapi masih sedikit kan jumlah yang mandiri, hanya 10 – 20 persen. Karena kan ada syarat di BSPS nya, luasnya, tata ruang aturannya berlaku, harus sudah dimiliki lahan akte jual beli atau sertifikat. BSPS ini kan prinsipnya bukan membuat kekumuhan baru, tapi membuat lebih layak bagi warganya,” tandasnya. (wil/c)
