BOGOR–RADAR BOGOR,Infrastruktur di Kota Bogor banyak yang rusak akibat bencana sepanjang 2019. Dari 38 titik bencana yang diusulkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor untuk diperbaiki, baru 24 titik yang sudah diselesaikan.
Sementara sisanya, akan diusulkan kembali pada 2020, lantaran anggaran pascabencana tak memadai. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Juniarti Estiningsih menuturkan, beberapa infrastruktur yang mengalami kerusakan didominasi jembatan roboh dan turap yang longsor.
Ia berharap, ada percepatan pascabencana untuk wilayah prioritas, seperti Kelurahan Mulyaharja, Bondongan, dan Kelurahan Menteng untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat.
’’Kami ingin dorong melalui Dinas PUPR karena banyak pekerjaan PUPR. Kalau Dinas Perumkim hanya bencana yang terjadi di permukiman,” ujar Juniarti Estiningsih.
Esti mengatakan, perbaikan infrastruktur yang rusak karena bencana sebenarnya dapat dilakukan melalui alokasi dana tidak terduga. Pada 2019, anggaran kedaruratan mencapai Rp5 miliar. Sementara, anggaran tersebut sudah menipis pada Oktober 2019.
Lainnya, ada dana tanggap darurat. Namun dana tersebut digunakan sebagai dana darurat dan tidak hanya diakses oleh BPBD, namun juga dinas lainnya.
’’Pada tahap awal, ada 10 lokasi yang sudah diperbaiki, Oktober kemarin, kita usulkan 38 titik untuk diperbaiki karena keterbatasan anggaan, usulan yang disetujui ada 14 titik,” kata Esti.
Mengingat, pada 2020 mendatang, Pemkot Bogor menganggarkan dana tidak terduga kurang lebih Rp15 miliar. Esti berharap anggaran tersebut dapat digunakan untuk penanganan pascabencana di daerah prioritas yang sangat membutuhkan.
BPBD Kota Bogor, lanjut Esti, juga akan merencanakan usulan perbaikan di awal tahun, agar infrastruktur vital yang dibutuhkan masyarakat bisa segera diperbaiki.
’’Sebenarnya bisa saja ya dari dinas, tetapi Musrembang kan terbatas. Masyarakat juga butuh urgenitas, kalau tidak juga dibetulkan akan jadi dampak yang tidak baik bagi masyarakat. Mereka juga butuh ketenangan, awal tahun, kita akan dorong PUPR untuk sesegera mungkin dapat SK Wali Kota Bogor, agar bisa menggunakan dana melalui tanggap darurat,” kata Esti.
Disinggung usulan bantuan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk perbaikan sarana infrastruktur di Kota Bogor, Esti menyebut hal itu tidak bisa dilakukan. Pasalnya, bencana-bencana yang terjadi di Kota Bogor termasuk skala kecil dan tidak masif. Sementara biasanya, pengajuan bantuan ke BNPB diprioritaskan untuk bencana yang berdampak besar.
Tak hanya soal perbaikan pascabencana, perbaikan perilaku masyarakat yang abai terhadap ancaman bencana juga harus dilakukan. Menurut Esti, bencana yang terjadi di Kota Bogor, salah satu penyebabnya karena perilaku hidup sehari-hari yang kurang tepat.
’’Misalnya masyarakat membuang limbah air rumah tangga tidak pada posisi drainase yang benar, atau jalur tanah. Hampir semua yang saya kunjungi longsor pasti aliran airnya dibiarkan saja,” kata Esti.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat menuturkan, perbaikan infrastruktur akibat bencana masih bisa menggunakan dana kelurahan. Ade pun mengimbau kepada para lurah untuk dapat memprioritaskan penggunaan dana kelurahan untuk pembangunan infrastruktur yang terdampak bencana.
’’Secara aturan dibenarkan dan dilegalkan, jadi tidak usah takut,” tandasnya.(wil/c)
