BOGOR-RADAR BOGOR,Unit Riset Tatakelola Pemerintahan dan Pembangunan Ekonomi Daerah (Local Governance and Economic Development/LoGED), Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB University menyelenggarakan seri terakhir Pelatihan Tatakelola Kerjasama Daerah bagi Aparatur Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia pada 28-29 November 2019 lalu. Seri Pelatihan Tatakelola Kerjasama Daerah ini dilaksanakan dalam tiga gelombang pelaksanaan yaitu 15-16 Oktober 2019, 14-15 dan 28-29 November 2019. Pelatihan Tatakelola Kerjasama Daerah ini mengambil tema “Strategi Meningkatan Dayasaing Daerah melalui Kerjasama Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah.”
Pelatihan seri terakhir diikuti oleh sepuluh peserta dari aparat pemerintah provinsi Lampung dan Provinsi Kalimantan Barat, tiga aparat pemerintah kota yaitu Kota Bogor, Kota Jambi dan Kota Denpasar, serta satu aparat dari pemerintah Kabupaten Berau. Pembicara pada kegiatan pelatihan ini, yaitu Prof Dr Ir Yusman Syaukat, MEc, Dr Ir Ma’mun Sarma, MS, MEc, Dr Ir Lukman M. Baga, MAEc dan Dr A Faroby Falatehan, SP, ME dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University. Pada kegiatan ini juga diundang pembicara dari luar IPB University Dr Ir Muhammad Arif Hidayat, M. Eng, MPP, Wakil Pusat Fasilitasi Kerjasama Daerah, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Ir Sidqi L P Sulistyo, MA, Perencana Ahli Utama Bappenas dan Ir FX Djatmiko Winahjoe, MP, Praktisi Pembangunan Daerah.
Peserta pelatihan sangat antusias dan mengakui bahwa kegiatan ini bermanfaat, sebab banyak bentuk dan model kerjasama yang selama ini dilakukan oleh daerah masih kurang optimal dan kurang arahan. Para peserta merasa terbantu karena dapat berkonsultasi terkait kondisi yang dialami daerah dalam hal penanganan kerjasama daerah.
Seri Pelatihan Tatakelola Kerjasama Daerah ini dilaksanakan karena faktor kerjasama daerah menjadi sangat penting dalam menyiapkan seluruh stakeholder daerah dan industri lokal supaya mampu bertahan dan meningkatkan daya saing yang unik dan menguntungkan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah, maka model kerjasama dan pemetaan potensi daerah memasuki babak baru yaitu babak era globalisasi dan industri 4.0.
Di sisi lain, faktor eksternal seperti terbatasnya akses pada sumberdaya produktif serta sulitnya akses pasar dan akses pendanaan (penanaman modal lokal dan asing) menjadi faktor yang sangat berpengaruh. Sehingga, peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menerapkan kebijakan harus selaras dengan semangat otonomi daerah yang sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Melalui Seri Pelatihan Tatakelola Kerjasama Daerah, LoGED FEM IPB University mengembangkan “Klinik Pemda.”
Klinik Pemda merupakan tempat atau sarana bagi pemda seluruh Indonesia untuk berkumpul dan mengembangkan keunikan-keunikan yang dimiliki dalam rangka meningkatkan dayasaing daerah. LoGED FEM IPB University melalui Klinik Pemda bersama mitra strategis seperti Bappenas, Kemendagri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI akan mengawal pemerintah daerah supaya lebih berdayasaing dan mandiri untuk Indonesia Jaya. (*/RA)
