25 radar bogor

Sudah Banyak Makan Korban, Wagub : Jalur Tambang Mutlak Harus Ada

Jalur-Tambang
Salah satu truk tambang melintas di ruas jalan Kabupaten Bogor.
Jalur-Tambang
Salah satu truk tambang melintas di ruas jalan Kabupaten Bogor.

PARUNGPANJANG-RADAR BOGOR, Pembangunan jalan khusus jalur tambang di wilayah Barat Kabupaten Bogor harus dilakukan.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur, Uu Ruzhanul Ulum saat menghadiri acara Borderline Economic Summit (BES) yang diadakan Kamis (12/12) di Hotel Royal Tulip, Gunung Geulis,  Kabupaten Bogor.

Menurutnya, akan berbahaya bila jalur tambang tak kunjung dibangun. “Jalur tambang mutlak harus ada. Karena yang memakai jalur sekarang, banyak korban. Kan kalau dibiarkan berbahaya,” ujar politisi PPP itu.

Hingga kini Pemprov Jabar terus mendorong percepatan pembangunanya kepada pemerintah pusat, karena kata dia, kewenangan untuk melakukan pembangunan jalur tambang ada di Kementerian PUPR.

Uu menyadari keberadaan truk-truk pengangkut tambang memiliki dampak negatif, masyarakat sekitar terkena dampak langsung akibat banyaknya truk tambang yang melintas. Selain polusi dan macet, lanjutnya, ada banyak kasus kecelakaan akibat banyaknya truk yang melintas di Parungpanjang.

Untuk itu, dia, memastikan Kementerian PUPR sudah berjanji untuk membangun jalur tambang di Parungpanjang. “Pemerintah pusat sudah berjanji untuk membangun jalan tersebut supaya ada solusi. Yang memberikan target pemerintah pusat, tapi kami (Pemprov) mendorong,” ujar UU.

Sebelumnya, jalur jalan khusus tambang yang menghubungkan wilayah Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Tanggerang kembali diubah yang awalnya memiliki panjang 13,7 kilometer menjadi 20,4 kilometer.

“Untuk DED tahun ini sedang dibuat oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, dan untuk jarak jalur tambang lebih panjang menjadi 20,4 kilometer yang merupakan salah satu hasil dari penyusunan DED,” Kata Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Bappeda Litbang Kabupaten Bogor, Lestya Irmawati kepada wartawan koran ini, kemarin.

Irma-sapaanya juga mengatakan, jika melihat keinginan Gubernur Jawa Barat sepertinya memang ingin segera ada persiapan perencanaan dan pembebasan lahan.

“Kita berharap, tahun 2020 sudah mulai persiapan perencanaan dan pembebasan lahannya dan untuk panjang jalan 20,4 kilometer tidak melewati lahan perhutani melainkan milik warga dan perusahaan saja,” kata Irma.

Lebih lanjut ia mengaku, DED diperkirakan bisa rampung pada bulan Desember ini. Karena, mengenai perkiraan luasan milik masyarakat dan perusahaan dapat diketahui setelah DED dan persiapan perencanaan pembebasan lahan rampung. (ded)