CIBINONG-RADAR BOGOR, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tak menjamin lulusannya mampu diterima oleh perusahaan dengan mudah.
Buktinya, dari data Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Bogor, 40 persen atau sekitar 4.300 ribu orang dari 10.977 pengguran didominasi oleh alumni SMK.
Kepala Bidang Penempatan Dan Perluasan Lapangan Kerja, pada Disnaker Kabupaten Bogor, Joko Sumarno menyebut, tingginya angka pencaker di Kabupaten Bogor tentu menjadi catatan tersendiri bagi jajaran pemerintahan.
Banyaknya lulusan SMK yang menyandang status sebagai pencaker tak lain terjadi lantaran tidak seimbangnya jumlah lulusan dengan lapangan kerja yang ada.
“Tingginya angka pencaker dari kalangan SMK dipicu lantaran kurang selarasnya konsep dan kurikulum pendidikan, dengan kebutuhan industri dan lapangan pekerjaan. Seharusnya, keduanya berimbang,” kata Joko.
Joko mengaku bahwa SMK memang seharusnya menjadi lembaga akademisi yang menyiapkan peserta didik agar dapat bekerja.
“Terkadang kan tidak sinkron, antara silabus pendidikan dan kebutuhan pasar tenaga kerja saat ini. Akhirnya cukup banyak pencaker dari kalangan SMK,” bebernya.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf mengatakan, tingginya angka pencaker dari kalangan SMK bisa dikarenakan faktor lulusan yang tida bisa menjawab tantangan dunia kerja, hingga tingginya Upah Minimum Kabupaten dan Kota (UMK), yang membuat para pengusaha enggan berinvestasi di daerah tertentu.
“Ketika UMK suatu daerah tinggi, biasanya industri inventasi pasti akan mencari daerah yang UMK nya rendah. Hal ini juga berlaku untuk usaha padat karya,” paparnya.
Menurutnya, masalah ini perlu perhatian khusus dari pemerintah, salah satunya peran industri dan dunia usaha, sebagai penyerap lulusan SMK.
“Tentu ini perlu ada terobosan besar pemerintah untuk meningkatkan kualitas vokasi. Caranya banyak, pemerintah dan pengusaha tentu harus hadir mulai dari penetapan kurikulum, jadi ini menjadi penting agar ada link and macth,” tutupnya. (dka/c)
