BOGOR–RADAR BOGOR, Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyehatkan kembali Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT), dengan mengubahnya menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dipertanyakan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor, Zaenul Mutaqin.
Bukan tanpa sebab. Pasalnya, bukan hal baru Pemkot berencana menyehatkan perusahaan plat merah itu. Namun hasilnya tak ada.
Zaenul mengatakan, tiga tahun lalu Pemkot meminta anggaran sebesar Rp 5,5 miliar dengan dalih untuk penyehatan PDJT. Dewan menyetujuinya. Lalu dana itu konon sebagiannya digunakan PDJT untuk membayar gaji karyawan yang menunggak berbulan-bulan. Hasilnya, bukan jadi sehat malah tambah sakit.
“Malah nyaris bangkrut perusahaan itu,” ujarnya kepada Radar Bogor, Rabu (11/12/2019).
ZM, sapaan akrabnya, tidak habis pikir kenapa Pemkot tidak mau mengakui jika PDJT dalam keadaan kolaps. Padahal, jika melihat dari kelayakannya saja, sudah tidak layak. Sementara dari sisi aset juga bukannya bertambah, justru terus berkurang.
Bicara pelayanan yang seharusnya jadi prioritas pun, ibarat jauh panggang dari api. Sebab unit bus yang masih beroperasi saja setahunya dibawah lima unit dari yang awalnya 30 unit.
“Bagaimana perusahaan mau menyajikan pelayanan maksimal, standar pelayanan minimal pun sudah tidak bisa,” tegasnya.
Mengenai rencana Pemkot membukakan usaha bidang lain pada PDJT, salah satunya perbengkelan, menjadi pertanyaan bagi ZM.
Sebab, akan berasal darimana sumber dananya. Jika Penyertaan Modal Pemerintah (PMP), bagaimana business plan-nya dan apakah sudah ada study kelayakannya.
Hal itu perlu dilakukan karena anggaran yang digunakan berasal dari APBD sehingga harus dipikirkan secara matang dan terukur.
“Jangan sampai terulang anggaran besar tapi tidak berdampak dan malah merugikan,” ungkap dia.
Ketua fraksi PPP ini juga mengimbau agar Pemkot Bogor untuk melakukan audit terlebih dahulu secara menyeluruh.
Sehingga bisa ditarik kesimpulan apakah PDJT harus dipailitkan, disehatkan atau mungkin berubah status menjadi badan pelayanan yang berada dibawah koordinasi Dinas Perhubungan (Dishub).
“Karena kelayakan itu tidak bisa dipaksakan, harus benar-benar objektif,” pungkasnya. (gal/c)
