JAKARTA-RADAR BOGOR, Sistem Ujian Nasional (UN) dipastikan bakal dihapus pada 2021. Penggantinya adalah Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Lalu bagaimana formatnya?
Pengumuman soal penggantian UN ini disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, saat Rapat Koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia. Nadiem memastikan bahwa tolok ukur bagi para siswa harus tetap ada namun hal yang diukur akan diubah.
“Asesmen kompetensi minimum adalah kompetensi yang benar-benar minimum di mana kita bisa memetakan sekolah-sekolah dan daerah-daerah berdasarkan kompetensi minimum. Apa itu materinya. Materinya yang bagian kognitifnya hanya dua satu adalah literasi dan yang kedua adalah numerasi,” papar Nadiem di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).
Nadiem menjelaskan bahwa ‘literasi’ bukan sekadar kemampuan membaca melainkan kemampuan menganalisa suatu bacaan, serta kemampuan untuk mengerti atau memahami konsep di balik tulisan tersebut.
Sementara ‘numerasi’ adalah kemampuan menganalisa menggunakan angka. Dia menekankan bahwa ‘literasi’ dan ‘numerasi’ bukan mata pelajaran bahasa atau matematika melainkan kemampuan murid-murid menggunakan konsep itu untuk menganalisa sebuah materi.
“Ini adalah dua hal yang akan menyederhanakan asesmen kompetensi yang dilakukan mulai dari tahun 2021. Bukan berdasarkan mata pelajaran lagi. Bukan berdasarkan penguasaan konten materi,” ucapnya.
“Ini berdasarkan kompetensi minimum kompetensi dasar yang dibutuhkan murid-murid untuk bisa belajar apapun materinya. Ini adalah kompetensi minimum yang dibutuhkan murid untuk bisa belajar apapun mata pelajarannya,” sambung Nadiem.
Terkait survei karakter, Nadiem mengatakan selama ini pemerintah hanya memiliki data kognitif dari para siswa namun tidak mengetahui kondisi ekosistem di sekolah para siswa.
“Kita tidak mengetahui apakah asas-asas Pancasila itu benar-benar dirasakan oleh siswa se-Indonesia. Kita akan menanyakan survei-survei untuk mengetahui ekosistem sekolahnya. Bagaimana implementasi gotong royong. Apakah level toleransinya sehat dan baik di sekolah itu? Apakah well being atau kebahagiaan anak itu sudah mapan? Apakah ada bullying yang terjadi kepada siswa siswi di sekolah itu?” ujar Nadiem.
Nadiem menuturkan bahwa survei ini akan menjadi panduan untuk sekolah dan untuk pemerintah. Survei karakter itu diharapkan jadi tolok ukur untuk bisa memberikan umpan balik bagi sekolah dalam melakukan perubahan.
“Survei ini akan menjadi tolok ukur untuk bisa memberikan umpan balik, memberikan feedback pada sekolah-sekolah untuk melakukan perubahan-perubahan yang akan menciptakan siswa-siswi yang lebih bahagia dan juga lebih kuat asas-asas Pancasilanya di dalam lingkungan sekolahnya,” ungkapnya. (dtk/ysp)
