BOGOR-RADAR BOGOR, Tingginya biaya untuk percepatan pembangunan infrastruktur, memaksa Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk mencari dana talangan. Pemkot Bogor pun terus berupaya mencari sumber dana di luar APBD.
Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto mengatakan, terkait wacana alternatif pembiayaan infrastruktur di luar APBD sangatlah penting. Hal itu lantaran kemampuan APBD Kota Bogor yang sangat terbatas, padahal kebutuhan pembangunan di berbagai sektor dan wilayah cukup banyak.
Serta tidak bisa terus-menerus mendapatkan bantuan dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. “Sangat urgent. Jadi presiden dan gubernur Jawa Barat akan memerintahkan seluruh kepala daerah untuk elaborasi semua sumber pembiayaan daerah di tengah keterbatasan APBD dan nggak cukup andalkan bantuan pemerintah pusat dan provinsi,” katanya.
Bima sendiri belum bisa memastikan berapa angka yang dibutuhkan jika memang skema hutang itu bisa mulus terlaksana. Dengan APBD 2020 yang ‘hanya’ Rp2,5 triliun, tidak cukup membiayai berbagai kebutuhan infrastruktur yang dikeluhkan masyarakat, namun tak terkaver APBD. Terpenting, masuk dalam program prioritasnya, yakni kualitas hidup warga, infrastruktur dan reformasi birokrasi
“Butuh banyak lah. Warga banyak minta dibantu, bangun jalan, jembatan, PAUD, Posyandu, RTLH (Rumah Tidak Layak Huni, red) misalnya. Yang banyak muncul di Musrenbang, tapi kita belum hitung pasti angka butuhnya berapa,” papar Wakil Ketua Umum PAN itu.
Kebijakan ini dianggap penting lantaran menjadi perintah presiden Jokowi dan arahan gubernur langsung sehingga se-Indonesia pastinya sepakat semua, termasuk para anggota dewan yang saat ini masih menolak wacana hutang ini.
“Pasti sepakat. Tinggal teknisnya sekarang mana yang perlu didanai obligasi daerah, mana yang lewat KPBU, Kalau infrastruktur kan mendesak,” ujarnya.(pin/adi/ps)
