BOGOR–RADAR BOGOR,Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus bebenah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bogor.
Selasa (3/12), Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim pun memanggil seluruh pimpinan BUMD, yaitu PDAM Tirta Pakuan, Perumda BPR Bank Kota, PD Jasa Transportasi, dan PD Pasar Pakuan Jaya
di Balai Kota.
Pemanggilan tersebut sebagai upaya Pemkot Bogor untuk terus mengingatkan keempat BUMD Kota Bogor, agar terus memiliki tata kelola yang baik. Tidak mengalami hal yang selama ini dialami PDJT.
’’Ada tiga hal yang ditekankan kepada para pimpinan BUMD, agar memiliki tata kelola yang baik, good corporate governance namanya, meminta kepada pengelola BUMD untuk mengelola perpajakannya secara baik sesuai dengan aturan dan ketentuan. Lalu mendorong kepada pimpinan BUMD untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam rangka peningkatan pendapatan, penghasilan dan laba, jika seluruh aspek itu terpenuhi, maka paling tidak dividen kepada pemkot juga meningkat, itu saja,” beber Dedie.
Dikatakan Dedie, perhatian pemkot saat ini memang akan terlebih dahulu melakukan pembenahan PDJT, yang sedianya di dalam akta pendiriannya mencakup empat bidang pengelolaan bisnis. Selain bidang transportasi, ada periklanan, perbengkelan, perparkiran yang harus dimaksimalkan, nantinya akan didorong untuk bisa dilaksanakan.
’’Kami kan banyak melakukan pertimbangan kalau memang bisa dalam konteks perbaikan PDJT ke depan, terutama menjadikannya Perusda. Kalau dari proses perbaikan kinerja PDJT setelah melalui pemenuhan perubahan status dari PD menjadi Perusda sesuai dengan aturan, kita harapkan mana yang bisa ditekankan di situ, contohnya di perbengkelan dulu sebelum perparkiran,” jawab Dedie terkait wacana pembentukan BUMD Perparkiran.
Artinya, sambung Dedie, bukan berarti bidang perparkiran tidak bisa dimaksimalkan di PDJT. Hanya saja menurutnya, siapa yang akan melakukannya, jika orangnya saja tidak ada.
’’BUMD Perpakiran belum tahu, mungkin bisa perparkiran, bisa pariwisata kalau pembentukan BUMD. Kenapa pariwisata, karena ada beberapa aset yang bisa dikerjasamakan di bidang pariwisata,” katanya.
Pun bisa juga, sambung Dedie, Pemkot Bogor menggandeng BUMD dari pemprov, atau seperti PD Sayaga Wisata milik Pemkab Bogor. Selain BUMD Perparkiran maupun pariwisata, wacana pembentukan BUMD Infrastruktur menjadi yang akan dipertimbangkan.
’’Karena banyak hal yang mestinya perlu dioptimalisasikan, semisalnya pembuatan pengelolaan kabel di bawah tanah, mengingat seluruh kota ini kondisi kabelnya kan semrawut,” tuturnya.
Menurut Dedie, jika memang nanti ke depan ada BUMD Infrasturktur, bisa dimanfaatkan pembuatan kabel bawah tanah dengan mengambil retribusi, atau bagi hasil dari salah satu anak perusahaan BUMD yang nantinya bisa menambah kontribusi dividen untuk Pemkot Bogor.
’’Penambahan BUMD belum, iRaperdanya termasuk pembentukan BUMD, tapi belum. Ini baru tahap keinginan,” tandasnya.
Di sisi lain, Dedie juga menyinggung terkait dengan pendapatan dari BUMD lainnya. Pihaknya juga mendapatkan masukan dari PDAM, untuk melakukan evaluasi terkait dengan penerapan Perda Air Tanah.
’’Jadi harga air tanah sekarang ini masih di bawah harga air tanah yang seharusnya, kalau menurut direksi PDAM tidak ada keadilannya,” kata Dedie lagi.
Di sisi lain, kata Dedie, pengelolaan air tanah juga harus melihat dari faktor keterjagaan lingkungan, jika dengan posisi kini kecenderungan air tanah tetap tinggi seharusnya bisa memanfaatkan air permukaan.
’’PDAM Tirta Pakuan kan cukup baik dan terbaik di Indonesia dalam pengelolaan, termasuk juga kontribusi dan dividen. Luar biasa karena pencapaian target pemenuhan kepada pelanggan mencapai 92 persen, tinggal memang ke depan mendorong pemanfaatan sumber air baku baru yang bisa memenuhi tingkat layanan maksimal,” tandasnya.(wil/c)
