BOGOR-RADAR BOGOR, Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyehatkan kembali Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) direspon baik oleh Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, Rizal Utami.
Namun, ada hal yang perlu ditegaskan soal penyehatan, baik menjadikannya Perusahaan Umum Daerah (Perumda) ataupun Perseroda yaitu, manajerial yang baik dari para direksinya.
“Dulu awal pemilihannya kan tidak transparan dan tidak memenuhi kriteria badan usaha transportasi, jadinya seperti saat ini. Maka ke depan penerimaan direksi harus profesional dan sesuai aturan,” ujar Rizal kepada Radar Bogor, Kamis (5/12/2019).
Selain itu, sambung dia, dibutuhkan kajian yang matang untuk menentukan apakah PDJT menjadi Perumda atau Perseroda. Dia tak ingin jika ke depan PDJT dikelola ala kadarnya. Lalu, ketika terjadi persoalan, Pemkot seakan lepas tangan.
“Apapun bentuk badan hukumnya, sepanjang penempatan orang-orang direksi itu amburadul ya jelas hasilnya akan seperti ini. Jadi harus dikelola oleh orang-orang di direksi yang mumpuni, yang punya ilmu dibidang transportasi dan professional,” tegas dia.
Rizal meminta Pemkot mengkaji penyehatan PDJT dengan berbagai pihak. Seperti Perguruan Tinggi, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) atau lainnya yang mumpuni di bidang transportasi. Namun Rizal menegaskan bahwa hasil kajian tersebut harus dijalankan bukan dibiarkan.
“Kalau dibiarkan namanya setelah hati, mengelola perusahaan setengah hati, kajian itu kan bayar, tapi jika tidak di pakai mubazir, jadi hal-hal seperti ini mohon dihindari, nanti akhirnya membebani keuangan daerah,” jelas dia.
Mengenai Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) terhadap PDJT, Rizal menegaskan akan menolaknya jika perusahaan pelat merah itu dalam kondisi saat ini. Karena menurutnya, jika hal itu dilakukan bukan menyelesaikan persoalan yang ada.
“Tambahan apapun kita tidak akan berikan, karena memang diberi pun sama dengan menambah air ke laut, kecuali ke depan sudah sehat, minimal bisa menghidupi dirinya sendiri,” pungkasnya. (gal/pkl5/c)
