Beranda Politik

Golkar Pecah, Konsolidasi Politik Jokowi Sia-Sia

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat hadir dalam perayaan HUT Partai Golkar ke-53. Jokowi juga mengaku tidak ingin Golkar pecah dan kenapa-napa karena akan mengganggu stabilitas nasional. (dok JawaPos.com)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat hadir dalam perayaan HUT Partai Golkar ke-53. Jokowi juga mengaku tidak ingin Golkar pecah dan kenapa-napa karena akan mengganggu stabilitas nasional. (dok JawaPos.com)

JAKARTA-RADAR BOGOR,Kekhawatiran Golkar bakal pacah pascamunas banyak diungkapkan sejumlah kader senior kuning itu. Aturan mekanisme dukungan 30 persen bagi bakal Caketum Golkar di awal pendaftaran, menjadi salah satu penyebabnya.

Selain internal, kalangan pakar politik juga mulai mewant–wanti Golkar yang bisa sangat mungkin berada di ambang perpecahan lagi. Salahsatunya Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo yang mengkhawatirkan apabila mekanisme pemilihan seperti itu dipaksakan, maka Golkar rawan terpecah.

“Sikap otoriter inkumben sangat mungkin bisa menjerumuskan Partai Golkar pada perpecahan. Karena itu mekanisme demokrasi harus dilaksanakan,” kata Ari, Minggu (1/11).

Ari juga berharap, Airlangga sebagai ketum bisa melaksanakan Munas secara demokratis, terbuka dan menjauhkan intervensi eksekutif terlibat dalam pemilihan ketua umum Golkar.

“Sebenarnya cara-cara tidak demokratis itu mempertaruhkan masa depan Golkar. Partai yang paling siap melakukan modernisasi partai, tapi tidak siap dengan demokrasi. Itu kan ironis,” kata Ari.

Ari juga mengingatkan bahwa konsolidasi politik Presiden Jokowi yang susah payah dibangun selama ini pupus karena sikap otoriter. Sebab, apabila Golkar terpecah, maka eksodus dari partai tersebut menjadi oposisi Presiden Jokowi.

“Karena sulit orang-orang dari pecahan Golkar itu satu atap dengan Airlangga. Ini pasti merugikan Pak Jokowi. Pak Jokowi sendiri bilang kalau Golkar kenapa-kenapa, ya, pemerintah yang rugi, Konsolidasi politik yang dilakukan Pak Jokowi menjadi sia-sia,” tegas Ari.

Seperti diketahui, sebagian kader Golkar memprotes syarat pendaftaran calon ketua umum Golkar dengan menyertakan dukungan 30 persen dari dewan pimpinan daerah (DPD) pemilik suara. Selain itu, memprotes adanya dugaan keterlibatan tiga menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Politikus Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa mengkhawatirkan parpol yang menaunginya bakal kembali dilanda perpecahan pascapelaksanaan musyawarah nasional (munas) awal Desember mendatang apabila cara-cara seperti itu dilaksanakan.

Menurutnya, Airlangga Hartarto menggunakan cara-cara tak demokratis demi mempertahankan diri menjadi ketua umum Partai Golkar. Seperti mewajibkan para pendaftar caketum mengantongi dukungan 30 persen dari

“Saya yakin akan terjadi (eksodus) besar-besaran kalau dipaksakan dengan cara seperti itu,” kata Agun.

Baca Juga