SUBANG-RADAR BOGOR, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan inspeksi mendadak (sidak) pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kali ini, dilakukan di RSUD Subang di sela kunjungan kerjanya ke Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, Jumat (29/11).
Sidak itu merupakan inisiatif Presiden Jokowi sendiri dan tidak ada dalam agenda resmi Presiden. Jokowi tiba di RSUD Subang sekitar pukul 09.15 WIB. Kepala Negara kemudian langsung mengunjungi salah satu instalasi perawatan kelas 3, yakni Ruang Asoka.
Di situ, Presiden juga berbincang dengan para pasien yang sedang dirawat. Selama sidak, Presiden Jokowi didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Direktur RSUD, drg. Ahmad Sopyan, dan Wadir Pelayanan, dr. Ahmad Nasuhi.
Usai sidak selama sekitar 40 menit, Presiden Jokowi meninggalkan rumah sakit sekitar pukul 09.55 WIB. Presiden kemudian langsung bertolak menuju Pelabuhan Patimban.
Kepada awak media di Pelabuhan Patimban, Presiden Jokowi mengatakan, dalam sidak tersebut hampir 90 persen pasien yang ditemui Presiden menggunakan Kartu Indonesia Sehat. Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen merupakan masyarakat penerima bantuan iuran (PBI), dan 20 persen sisanya merupakan peserta mandiri.
“Sama seperti yang di Lampung, kurang lebih angkanya hampir-hampir sama. Artinya apa? Artinya memang masyarakat memanfaatkan kartu BPJS itu dalam rangka pelayanan kesehatan yang diberikan di rumah sakit,” kata Jokowi.
Dia menjelaskan bahwa yang paling penting dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan adalah dengan memperbaiki BPJS itu sendiri. Bukan di rumah sakit atau pemegang kartunya. BPJS harus mampu mengendalikan defisit, terutama mengingat pemerintah sudah mengeluarkan anggaran yang besar.
“Ada 133 juta (orang) yang di-cover oleh pemerintah dari kartu BPJS yang gratis, 96 juta (orang) oleh pemerintah pusat dan sisanya itu pemerintah daerah. Gede banget ini. Jadi kenaikan BPJS itu yang 133 juta itu artinya di-cover oleh APBN dan APBD. Itu yang harus menjadi catatan,” imbuhnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan, melalui sidak ini Presiden ingin mengetahui langsung pelayanan BPJS Kesehatan. “Presiden ingin memastikan pelayanan BPJS berjalan dengan baik,” kata Bey.
(JPG)
