BANDUNG-RADAR BOGOR, Mulai tahun depan, setiap peserta didik di tingkat SMA sederajat tidak akan membayar biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) memastikan, SPP akan digratiskan mulai tahun ajaran baru pada Juli 2020 mendatang.
“Satu highlights terbesar adalah Alhamdulillah bisa dimulainya SPP kalau istilah dulu kalau sekarang namanya Iuran Bulanan Peserta Didik atau IBPD istilah barunya untuk SMA dan SMK negeri,” ucap Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (28/11).
Tak hanya itu, biaya SPP juga akan digratiskan bagi pelajar yang tidak mampu secara ekonomi ataupun masuk ke sekolah swasta karena tidak lolos PPDB. Selain itu, bagi sekolah setingkat Madrasah Aliyah (MA) penyaluran bantuan akan diberikan melalui Kementerian Agama.
“Untuk siswa tidak mampu tidak lolos PPDB kan harus disalurkan ke swasta itu ada bantuan juga untuk membantu mereka bisa sekolah di swasta. Untuk Madrasah Aliyah itu bantuannya sama tapi disalurkan lewat Kemenag,” jelasnya.
Emil menyebut, anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menggratiskan SPP mencapai angka Rp1,4 triliun tiap tahun. Namun, untuk tahun depan anggaran yang dikeluarkan baru Rp700 miliar karena SPP baru digratiskan pada pertengahan bulan.
“Ya besar kecil mah relatif ini kan hasil hibah bansos. Dulu-dulu hibah bansos banyak sekali sekarang kita cukupkan efisienkan secukupnya sehingga menemukan ruang Rp1,4 triliun per tahun untuk menggratiskan SPP. Tapi karena dimulainya di bukan Juli maka 1,4 dibagi dua berarti 700-an dulu,” paparnya.
Dirinya pun berharap, penerapan biaya gratis SPP dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala.
Kepala Disdik Jabar Dewi Sartika menyatakan, sederet program yang berkaitan dengan kebijakan tersebut tidak akan mengganggu pembangunan sektor pendidikan dalam kegiatan-kegiatan lainnya.
“Sebelumnya, kami melakukan efisiensi anggaran. Setelah itu, kami mulai mematangkan rencana gratis iuran bulanan. Setelah lima tahun, akhirnya program tersebut terealisasi. Tentu ini kabar baik untuk orang tua dan semua siswa di Jabar,” tutur Dewi dalam siaran persnya, Kamis (28/11/2019).
Dewi juga mengatakan, di bawah kepemimpinan Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Disdik Jabar berkomitmen meningkatkan akses dan kesempatan belajar di tingkat SMA sederajat bagi semua anak di Jabar. “Sebab, semua anak berhak bersekolah dan semua anak berhak menjadi juara,” tegasnya.
Lebih lanjut Dewi mengatakan, berdasarkan data Disdik Jabar, Angka Partisipasi Kasar (APK) Jabar yang menjadi tolok ukur aksesibilitas pendidikan masih berada di angka 83,81 persen pada 2018. Artinya, masih ada anak di Jabar yang belum mendapatkan akses pendidikan.
Oleh karena itu, Pemprov Jabar melalui Disdik Jabar melakukan sejumlah terobosan. Salah satunya dengan menggulirkan program IBPD gratis. IPBD yang sebelumnya dikenal dengan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) tersebut berlaku di 835 SMA/SMK/SLB Negeri di Jabar.
“Ada 759.128 peserta didik di 835 SMA/SMK/SLB Negeri di Jabar. Dan pada Tahun Ajaran 2020 bebas iuran bulanan. Anggaran untuk setiap siswa per tahunnya berada di kisaran Rp1,4juta-Rp1,9juta yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2020,” jelasnya.
Selain itu, Pemprov Jabar juga memberikan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) kepada 4.146 SMA/SMK/SLB Swasta dan 1.198 Madrasah Aliyah (MA). Menurut Dewi, BPMU sudah berjalan untuk meringankan biaya operasional sekolah swasta dan MA.
“Jumlah siswa SMA/SMK/SLB Swasta yang mendapat bantuan 1.076.298 siswa. Sedangkan, siswa MA berjumlah 226.069 siswa. Besaran dana bantuan setiap siswa per tahunnya pada 2020 adalah Rp550.000. Besaran itu meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp500.000/siswa/tahun,” paparnya.
Sebelum dua program itu disetujui DPRD Jabar, kata Dewi, Disdik Jabar pun menjamin akses pendidikan siswa Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) yang tidak diterima pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019, tetapi bersekolah di SMA/SMK Swasta. Disdik Jabar memberikan bantuan sebesar Rp2 juta per tahun bagi setiap siswa.
“Instruksi Pak Gubernur, kami harus memastikan siswa siswi yang mendaftar lewat PPDB berasal dari KETM. Jika tidak keterima di SMA Negeri, dipastikan bersekolah di swasta,” katanya.(rmol)
