JAKARTA– RADAR BOGOR, Meski tengah mempertimbangkan untuk menghapus Ujian Nasional (UN), pemerintah memastikan bahwa UN baru akan diubah ataupun dihapus paling tidak pada tahun 2021.
Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Kemedikbud Doni Koesoema A memastikan bahwa siswa tingkat akhir tahun 2020 tetap akan melakoni UN.
”Tahun 2020 UN masih ada. Bahkan BSNP sudah membuat jadwal-jadwalnya, paling tidak awal April ya,” jelas Doni.
Doni mengatakan, kalaupun Mendikbud Nadiem Makarim ingin mengubah atau menghapus UN, hal tersebut baru bisa dilakukan setidaknya pada tahun 2021.
Menurut Doni, Kebijakan UN memang sudah seharusnya dievaluasi. Sebagai pemenuhan dari janji Presiden Jokowi saat masa kampanye pencalonan presiden dulu.
Tapi sampai saat ini, bukannya dievaluasi, menurut Doni malah ditambah dengan ujian akhir berstandar nasional (UASBN).
“Dengan semakin bertambah pelaksanaan ujian ujian ini beban bagi sekolah, jadi menurut saya rencana Mas Nadiem untuk merubah UN sudah tepat,” jelasnya.
Namun, Doni berharap agar evaluasi terhadap UN menyeluruh. Tidak hanya berpaku pada kegiatan beberapa hari yang disebut UN.
UN sendiri kata Doni sebenarnya adalah serangkaian sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk mengevaluasi dan menetapkan standar kualitas pendidikan Indonesia.
Dalam proses evaluasi ini, ada 3 hal penilaian standar. Yang pertama dilakukan oleh para guru lewat ulangan harian di kelas kelas.
Kemudian penilaian dari sekolah untuk menentukan lulus atau tidaknya, kemudian ada ujian nasional untuk memastikan anak-anak SD SMP maupun SMA memenuhi kualitas yang diinginkan.
“Selain itu, ada juga dimensi UN yang juga terkait seleksi masuk perguruan tinggi (PT),” jelasnya.
Sejauh ini, signifikansi UN kata Doni patut dipertanyakan, selain tidak bisa jadi penentu kelulusan, juga tidak bisa dijadikan patokan untuk masuk ke PT. Karena PT sendiri pun lebih memilih untuk melaksanakan tes UTBK sendiri.
“Dengan biaya UN yang awalnya setengah triliun, lalu berkurang jadi Rp. 300 miliar dengan UNBK ini, tentu ini pemborosan,” jelasnya.
Seharusnya, kata Doni, anak-anak Indonesia tidak perlu lagi mengikuti tes seleksi masuk PT yang kerap menarik iuran hingga ratusan ribu rupiah.
Sistem UN yang baru nantinya bisa diposisikan sebagai ujian negara untuk menentukan siswa apakah layak masuk PT atau tidak.
Karena untuk masuk PT, harus memenuhi standar kualitas nasional. Sementara ujian sekolah, tetap menentukan kelulusan sesuai standar sekolah.
“Jadi di sekolah tetap lulus, tapi kalau mau masuk PT, harus ikut UN,” ujar Doni.
Meski demikian, kata Doni UN harus tetap ada. namun Format, tujuan, dan bentuknya bisa dievaluasi kembali.(tau)
