Posisi Airlangga Hartarto sebagai Ketum Golkar akan berpengaruh terhadap tugasnya sebagai Menko Perekonomian. Bahkan, bukan tidak mungkin akan terjadi benturan kepentingan.
Pernyataan itu diungkapkan oleh Pengamat ekonomi dan politik Ichsanuddin Noorsy, terkait dengan posisi partai Golkar menjelang Musyawarah Nasional (Munas) Desember 2019.
Noorsy bahkan berpendapat, muruah Golkar sebagai parpol besar akan meredup dan bukan tidak mungkin bakal makin kehilangan perannya sebagai kekuatan pengontrol. Terutama dalam menjalankan check and balances pada setiap kebijakan pemerintah.
“Bukan tidak mungkin akan berdampak pada kehidupan bernegara dan partai yang tidak sehat. Karena parpol hanya dipakai sepenuhnya untuk membenarkan kebijakan pemerintah,” kata Ichsanuddin kepada wartawan, Rabu (27/11).
Bahkan, lanjutnya, Golkar dikhawatirkan akan selalu membenarkan semua kebijakan perekonomian yang dibuat Airlangga apabila partai beringin ini tetap dipimpin olehnya. Hal ini membuat kebijakan-kebijakan ekonomi yang akan dan sudah dikeluarkan menjadi diragukan kualitasnya.
“Padahal ada sejumlah catatan yang saat ini sudah dimiliki Airlangga selaku Menko Perekonomian. Salah satunya ketertinggalan Indonesia di revolusi industri 4.0,” ujarnya.
Sementara itu terpisah, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan, tidak masalah jika ada menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik. Karena, dalam UU tersebut tidak dijelaskan spesifik bahwa menteri dilarang rangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik.
“Dalam UU (Kementerian) negara itu adalah yang enggak boleh rangkap jabatan negara. Misal Gubernur rangkap menteri. Kemudian dua menteri misalnya Gubernur merangkap menteri. Dia sebagai Menteri Agraria merangkap Menteri Dalam Negeri, itu rangkap sesama jabatan di pemerintahan,” kata Doli.
Ditegaskannya, rangkap jabatan antara menteri dan ketua umum partai politik tidak akan mengganggu kinerja sebagai menteri untuk mengabdi pada masyarakat. Terlebih lagi, lanjutnya, Presiden juga tidak masalah dengan rangkap jabatan tersebut.
“Saya kira Pak Presiden sudah menegaskan tidak ada persoalan dengan rangkap jabatan dan dia punya pengalaman selama ini bahwa ketum parpol di dalam kabinet sebelumnya bisa berjalan dengan baik,” paparnya.
