JAKARTA-RADAR BOGOR, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengusulkan supaya pemilihan presiden dikembalikan oleh MPR. Sehingga hal ini kembali lagi seperti pada era Orde Baru.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon mengatakan partai berlogo bintang mercy ini menolak pemilihan presiden dikembalikan lagi. Sehingga hak rakyat untuk memiloh langsung pemimpinnya tidak boleh dicabut dan dibatalkan.
“Sikap Demokrat dengan tegas menolak Presiden kembali dipilih oleh MPR ya,” ujar Jansen saat dikonfirmasi, Kamis (28/11).
Menurut Jansen dalam tataran praktik, kalau presiden kembali dipilih MPR, yang menentukan itu ya hanya sembilan orang ketua umum partai di parlemen saja. Sehingga Indonesia yang berpenduduk 260 juta ini yang menentukan kepala negaranya hanya sembilan orang saja.
“Memilih langsung Presiden inilah salah satu hak politik yang hilang di era Orde Baru. Masa kita mau mundur ke belakang lagi,” tegasnya.
Jansen mengatakan, kalau pemilihan langsung ini memang ada kekurangannya. Maka solusinya adalah diperbaiki. Bukan dikembalikan ke MPR. Misalnya soal money politic atau politik berbiaya tinggi. Maka yang diperkuat adalah lembaga pengawasannya.
“Memang ada jaminan kalau dipilih oleh MPR pasti akan bersih dari money politic?,” pungkasnya.
Diketahui, Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siroj menerima pimpinan MPR. Dalam pertemuan itu PBNU mengusulkan pemilihan presiden dikembalikan lewat MPR.
Said mengatakan keputusan tersebut berdasarkan pada musyawarah nasional (munas) Nahdlatul Ulama 2012 silam di Cirebon. Sehingga PBNU mengusulkan pemilihan presiden dikembalikan ke MPR. Bukan lagi mekanisme pemilihan langsung seperti yang dilakukan saat ini.
Said mengatakan, usulan itu bukan tanpa alasan. Melaikan para kiai telah melihat dampak negatif dan positif. Nah, kebetulan lebih banyak negatifnya. Misalnya saja dengan berbiaya besar. Misalnya masalah biaya yang sangat besar untuk dikeluarkan.
(JPG)
