CIBINONG—RADAR BOGOR, LSM Peduli Rakyat Bogor (PRB) mendesak DPRD Kabupaten Bogor mengawasi ketat kinerja Bupati Bogor. Hal ini penting agar fungsi para wakil rakyat mengawasi pemerintahan dapat berjalan sesuai jalannya yakni menciptakan Kabupaten Bogor termaju di Indonesia melalui program Panca Karsa.
‘’Saya sepakat bupati dan DPRD sama-sama berjuang untuk mensejahterakan rakyat, tapi dengan cara dan jalan yang berbeda,’’ kata Ketua LSM PRB, Johan Pakpahan, Senin (25/11/2019).
Menurut dia, saat ini program Panca Karsa milik Bupati Bogor Ade Yasin belum terlihat bentuknya. Dirinya mahfum, bupati pilihan rakyat Kabupaten Bogor ini belum setahun menjabat.
Makanya dia minta agar DPRD juga membantu permasalahan atau kendala yang bupati alami. ‘’Saya yakin bila dewannya mau membantu bupati, program panca karya ini cepat terwujud atau sebelum lima tahun berakhir masa jabatan bupati,’’ jelas Johan yang juga politisi PDI Perjuangan ini.
Terlebih saat ini sudah selesai penyusunan APBD Kabupaten Bogor untuk 2020 sudah rampung. Giliran realisasi di lapangan pada awal 2020 mendatang, semua proyek pembangunan di Kabupaten Bogor harus selesai lelang. ‘’Maksimal Maret lelang harus beres, agar pemkab dan rekanan atau pihak ketiga dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan berkualitas,’’ tegasnya.
Kabupaten Bogor dengan jumlah penduduk terbesar untuk tingkat kabupaten di Indonesia yakni hampir 6 juta jiwa, harus mendapat perhatian besar dari kedua lembaga yakni eksekutif dan legislatif.
Dia juga minta agar lembaga yudikatif tak terlalu mempermasalahkan inovasi atau kreasi dinas/kantor dalam menjalankan program pembangunan di Kabupaten Bogor. Apalagi presiden Jokowi sudah mewanti-wanti penegak hukum agar tak menjadikan pejabat-pejabat di pemkab sebagai ATM berjalan.(*/unt)
