25 radar bogor

Sembilan Jenis Pajak Masih Minim Sumbang PAD Kota Bogor

Ilustrasi
Ilustrasi Pajak
Ilustrasi
Ilustrasi Pajak

BOGOR–RADAR BOGOR, Minimnya pemasukan pajak masih menjadi faktor penghambat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor. Data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor, dari rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 Kota Bogor, hanya 40 persen atau sebesar Rp2,3 Triliun yang dapat PAD Kota Bogor.

Menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor, Deni Hendana, ada sembilan jenis sektor pajak yang belum mencapai target yang sudah ditetapkan.

“Sektor pajak reklame, parkir, pajak penerangan jalan (PPJ), pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2), pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta pajak air dan tanah,” ungkapnya usai menghadiri Gathering Pajak Bertutur di IPB Convention Center, Mall Botani Square, kemarin (22/11).

Untuk pajak air dan tanah serta BPHTB, menurut Deni masih dibawah 90 persen dari target. Deni berharap, sektor pendapatan dari BPHTB yang berpatokan kepada transaksi jual beli tanah antara masyarakat dengan masyarakat ataupun developer dengan masyarakat, bisa terpenuhi pada Desember nanti.

Sedangkan untuk sektor pajak air dan tanah, dari sekitar 200 wajib pajak yang terdata di Bapenda, Deni mengatakan, hanya ada 89 wajib pajak yang aktif bisa dipungut pajaknya. Sektor itu menurutnya masih minim dalam pendapatan.

Deni menambahkan, ada beberapa wajib pajak yang sudah habis masa izinnya dan belum diupdate oleh provinsi. Hal itu yang membuat pemkot tidak bisa menetapkan dan menarik pendapatan dari mereka. “Keterlambatan pengeluaran izin ini juga ternyata berpengaruh terhadap pendapat pajak kami, makanya masih 81 persen,” ujar Deni.

Deni menambahkan, usai menghadiri acara Pajak Bertutur, pihaknya terdorong untuk menghadirkan Relawan Pajak seperti program Inklusi Kesadaran Pajak yang dimiliki Dirjen Pajak Kanwil Jawa Barat III.

Nantinya, Deni meneruskan, para relawan pajak yang direkrut dari pelajar sekolah maupun mahasiswa akan dibekali pendidikan soal pajak yang berkaitan dengan pendapatan daerah.

Walaupun menurutnya, hal ini akan tidak semudah di Direktorat Jenderal Pajak. “Karena pajak ini adalah tulang punggung dari APBD Kota Bogor. Tidak mudah untuk mengkolek pajak yang ada di Kota Bogor,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat, menanggapi Bapenda Kota Bogor yang berencana merekrut relawan pajak untuk membantu Bapenda dalam hal perpajakan.

Menurutnya, relawan pajak mungkin bisa menjadi solusi sekaligus membantu Pemerintah Kota Bogor khususnya dalam menggenjot PAD Kota Bogor. “Saya ingin kedepannya relawan pajak ini diadakan di Kota Bogor, saya akan diskusikan dengan Disdik mekanismenya seperti apa,” pungkasnya.(cr2/c)