JAKARTA-RADAR BOGOR, Pro kontra terhadap rencana Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk mengangkat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi bos Pertamina, terus berlanjut.
Beberapa kalangan dengan keras menolak rencana tersebut, namun tak sedikit pula yang mendukung. Salah satunya dari politisi Hanura, Benny Ramdhani. Menurutnya, sosok mantan Gubernur DKI Jakarta itu cocok untuk mengomandani BUMN-BUMN yang malah merugikan negara.
“Kita kan membutuhkan BUMN ini diperbaiki secara ke dalam, dilakukan pembenahan secara manajerial tapi butuh sosok yang tegas, antikorupsi,” kata Ketua DPP Partai Hanura Benny Ramdhani di Hotel Sultan, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis (21/11/2019).
“Karena BUMN ini dikhawatirkan dikuasai oleh kelompok-kelompok ya yang kita sebut gangster ya, yang menjadikan BUMN ladang perampokan uang negara yang akhirnya merugikan,” ujarnya seperti dikutif dari detikcom.
Untuk itu Hanura mendukung Ahok menjadi bos salah satu BUMN. Sebab, menurut Benny, Ahok dikenal tegas dan antikorupsi serta sudah teruji. “Ahok terujilah orang yang bersih, tegas, dan untuk memimpin sekelas BUMN. Ahok bisa dan kita memberikan dukungan penuh,” ucap Benny.
Namun Benny menyebut keputusan untuk Ahok nantinya tetap berada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Menteri BUMN Erick Thohir. Apalagi sebelumnya ada penolakan dari Serikat Pertamina terkait isu Ahok akan menjadi petinggi Pertamina.
Sementara itu Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono meminta Menteri BUMN Erick Thohir segera mengakhiri kegaduhan soal rencana penunjukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai petinggi perusahaan pelat merah.
Bagaimana cara mengakhiri kegaduhan itu?
Anak buah Prabowo Subianto di partai berlambang burung garuda merah itu mengatakan, cara mengakhiri kegaduhan adalah dengan segera menerbitkan Surat Keputusan alias SK penempatan Ahok di kursi pimpinan perusahaan BUMN.
“Sudah. Tinggal Ahok dibuatkan saja SK-nya oleh menteri BUMN dan terserah ditempatkan di BUMN mana. Yang penting Joko Widodo sudah setuju dan senang. Jadi enggak usah buat kegaduhan dan saling kritik,” ucap Arief kepada JPNN.com, Rabu (20/11) malam.
Ketua Umum Serikat Pekerja BUMN Bersatu ini mengingatkan, bila kegaduhan semacam ini dipelihara oleh pemerintah, maka akan berdampak buruk bagi kepercayaan pasar.
Dikatakan, kegaduhan justru berakibat lebih buruk pada perusahaan BUMN yang sedang banyak masalah. “BUMN akan semakin terpuruk terutama pada BUMN yang listed di pasar modal. Sudahlah jangan gaduh. Putuskan cepat kalau memang mau membuat kebijakan-kebijakan yang di luar kebiasaan di BUMN seperti dalam hal menunjuk direksi,” tandas Arief.(pin/dtc/jpnn)
