CIBINONG-RADAR BOGOR, Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, agar pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bogor Barat, bisa terealisasi.
Terbaru, Pemkab Bogor berdiskusi dengan PT. Citra Bintang Mataram, yang merupakan Konsultan Penataan Daerah Otonomi Baru, atas rekomendasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kamis (21/11/2019).
Menyiapkan anggaran sebesar 40 miliar untuk pembebasan lahan untuk calon ibu kota Bogor Barat dalam Rancangan APBD 2020, hingga pemutakhiran dan revisi data administrasi, adalah dua langkah yang kini tengah digalakkan, demi mewujudkan DOB Bogor Barat.
Sekretaris Daerah(Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin mengatakan, secara umum pertemuan tersebut membahas soal aspek kewilayahan, meliputi potensi wilayah hingga Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bahkan, pertemuan itu juga sempat membahas DOB Bogor Timur. “Mereka adalah konsultan berpengalaman, yang direkrut Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengecek kekurangan administrasi kita,” kata Burhan seperti dikutif dari pojokbogor (Radar Bogor Group).
Menurut Burhan, secara garis besar pertemuan tersebut berlangsung baik. Bahkan konsultan asal Yogyakarta itu, sempat memberikan penilaian positif, atas apa yang sudah dilakukan Pemkab Bogor.
Meski begitu, pihak konsultan juga sempat memberikan sejumlah arahan, terkait apa-apa yang mesti dilengkapi dan diperbaharui. Seperti data kependudukan dan lain sebagainya.
“Alhamdulillah semuanya lancar. Garis besarnya sampai hari ini, konsultan positif dalam melihat persiapan kita. Apa yang sudah, sedang dan akan kita lakukan terkait kekurangannya tentu akan kita lengkapi. Mereka juga akan membuatkan rekomendasi kepada Pak Gubernur dan semoga kita menjadi prioritas di Jawa Barat khususnya,” kata dia.
Meski moratorium DOB belum dicabut pemerintah pusat, Burhan tetap ngotot ingin menyiapkan semuanya, sambil menunggu kapan moratorium itu dicabut.
Saat disinggung soal langkah ke depannya, Burhan mengaku akan memantapkan kajian dengan pihak DPRD terkait pembebasan lahan calon ibu kota Bogor Barat.
“Meski moratorium tetap kita juga sambil melengkapi. Sehingga nanti, kalau moratorium dicabut, tidak ada alasan persyaratan kita kurang atau alasan lainnya,” katanya.
Pihaknya mengaku, bahwa tentu banyak yang harus pihaknya lakukan. “Yang terdekat ini kami akan memantapkan rapat dengan DPRD terkait pembebasan lahan untuk ibu kota,” tegasnya.
Sementara itu, Tim Teknis Konsultan Penataan Daerah Otonomi Baru, PT. Citra Bintang Mataram, Dwi Huntoro menilai, jika mengacu pada aspek urgensi, DOB Bogor Barat dinilai memang layak dan sudah masuk salah satu Amanat Presiden. “Kalau melihat dari jumlah penduduk dan luas wilayah tentu ini sangat urgen dan layak diprioritaskan,” kata dia.(pin/cek/ps)
