BOGOR-RADAR BOGOR,Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kian gencar mencari alternatif pembiayaan, khususnya untuk infrastruktur.
Setelah sebelumnya berencana melakukan penerbitan obligasi daerah, kini Pemkot Bogor mulai menjajaki alternatif pembiayaan, yaitu pinjaman daerah bekerjasama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Wakil Wali Kota Dedie A Rachim menjelaskan, pada prinsipnya Pemkot Bogor tentu perlu mencari terobosan-terobosan pembiayaan pembangunan, salah satunya yang paling dekat dari APBD Kota Bogor.
“Rupanya alternatif pembiayaan ada, dibahas beberapa waktu terakhir obligasi daerah, sekarang yang dibahas pinjaman daerah yang didorong oleh Kementerian Keuangan,” katanya di Balaikota, Rabu (13/11).
Dedie menjelaskan, jadi yang namanya pembiayaan pembangunan bisa juga didapatkan dari pinjaman daerah, terutama infrastruktur. Keunggulan dan kelemahannya inilah yang masih pihaknya bahas.
“Kaau menurut saya, lebih banyak keunggulannya, karena istilahnya pembiayaannya bisa langsung sekaligus,” terang Dedie.
ikatakannya, semisalnya Pemkot Bogor membutuhkan dana Rp200 miliar. Jika dari kemampuan APBD akan tertutupi selama empat tahun, namun dengan pinjaman daerah kebutuhan ini setidaknya akan tertutupi kurang dari dua tahun.
“Misalnya mau bikin rumah sakit bagus, sekaligus butuh Rp200 miliar, kalau rumah sakit jadi, artinya dalam satu setengah tahun masyarakat bisa memanfaatkan. Kemudian juga Pemkot Bogor melalui RSUD mendapatkan pendapatan lebih cepat, income masuk,” katanya.
Karena itu, kata Dedie, alternatif pembiayaan ini juga atas rekomendasi dari Kementerian Keuangan. Sedianya, sambung Dedie, tawaran tidak hanya datang dari PT SMI, pun juga dari perusahaan lainnya.
“Tapi kan sebagai calon debitur sedang beauty contest bahasanya itu, mana sistem pembiayaan yang paling mungkin dilakukan oleh Kota Bogor, yang paling ringan dan mudah,” katanya.
Sementara itu, Team Leader Divisi Pembiayaan Pemerintah Daerah dan Instansi Lainnya pada PT SMI, Eri Hartito menjelaskan, Pemkot Bogor ingin mengetahui alternatif pembiayaan, namun belum mengerucut ke project tertentu.
“Konteksnya pembangunan, tidak hanya urusan uang dikembalikan, tapi ada sisi perencanaan. Selain pembiayaan tapi pendampingan juga, itu yang nanti menjadi isu tersendiri,” katanya.
Eri menjelaskan, pinjaman daerah ini sifatnya percepatan pembiayaan. Jika pembiayaan dilakukan rutin secara bertahap kurang dari dua tahun, namun PT SMI melakukannya sekaligus.
“Kami tarik biayai di depan, setahun dua tahun selesaikan, tapi manfaat sosial ekonomi sudah terbangun di tahun kedua ketiga ke empat,” paparnya.
Untuk apa saja pembiayaan yang diberikan, sambung Eri, seluruhnya diserahkan ke Pemkot Bogor. Namun terpenting adalah penetapan prioritas. Mana yang sekiranya dianggap paling penting bagi Pemkot Bogor, khususnya warga Kota Bogor.
“Nominal pinjaman, melihat dari kemampuan fiskalnya, lalu kebutuhannya. Kami tidak mungkin membiayai kurang atau lebih dari kebutuhannya, juga bunga tidak terlalu signifikan, tidak komersial. Kami sifatnya adalah penugasan dari pusat, diarahkan untuk bisa mendukung Pemkot Bogor,” tandasnya. (wil/c)
