JAKARTA-RADAR BOGOR,Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA kembali merilis hasil survei terbarunya soal tingkat kepuasan publik pada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hasilnya, terjadi penurunan yang disebabkan beberapa hal.
Survei kerjasama LAPI ITB yang fokus pada program Pemerintahan dan opini publik itu melibatkan 1.200 responden. Waktu pengambilan data dilakukan empat kali sebelum dan sesudah Pilpres 2019.
Pada survey Juli 2018 sebelum pilpres, hasil survei LSI Denny JA mencatat, publik yang percaya presiden bekerja untuk kepentingan rakyat sebesar 81.5 persen. Namun, presentase tingkat kepercayaan publik itu merosot setelah pilpres menjadi 75,2 persen, berdasarkan survei September 2019.
“Penurunan sekitar 6,3 persen ini salah satunya disebabkan polarisasi politik selama Pemilu 2019,” ujar
Peneliti Senior LSI Denny JA Adjie dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com.
Dijelaskan Adjie, pada Juli 2018 kontestasi pilpres belum memanas, tapi di survei September 2019, mereka yang secara pilihan politik berbeda dengan petahana cenderung bertahan pada sikapnya.
Adjie juga menuturkan, penyebab lain penurunan adalah beberapa kebijakan Jokowi yang dianggap tak menguntungkan publik. Salah satunya soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun LSI Denny JA menekankan bahwa elemen ini hanya variabel kecil.
Meskipun, secara umum kepercayaan publik terhadap Jokowi masih tergolong tinggi. Namun, Presiden harus menjadikan penurunan ini sebagai peringatan.
“Ini yang jelas warning bagi pemerintah bahwa publik cukup mengamati apa yang dilakukan Pak Jokowi ke depan,” ujar dia.
Gelombang protes mahasiswa bersama koalisi masyarakat sipil terhadap Presiden Jokowi sempat terjadi pada September hingga awal Oktober. Salah satu sebabnya adalah beberapa regulasi yang dianggap bermasalah.
“Presiden harus menyiasati ini dengan membuktikan kinerja positif ke publik. Misalnya dengan cara meningkatkan kesejahteraan rakyat. Itu akan mengimbangi kebijakan yang negatif,” saran Adjie.
Tak hanya pada Presiden, survei LSI Denny JA juga menemukan penurunan kepercayaan publik dialami sejumlah lembaga negara lain seperti DPD, DPR, Kepolisian, Mahkamah Konstitusi, KPK, KPU, Bawaslu dan TNI.
Survei soal kepercayaan publik ini dilakukan pada Juli 2016, Agustus 2017, Juli 2018, dan September 2019. Keempat survei itu menggunakan metode sampling multistage random sampling. Para responden tersebar di 34 provinsi di Indonesia dengan margin of error plus minus 2,9 persen.(JPS)
